Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar rencana peningkatan anggaran riset menjadi sekitar Rp6 triliun pada 2027 dimanfaatkan secara terukur dan memberikan dampak nyata terhadap industri serta pembangunan nasional.
Lestari menegaskan bahwa keberhasilan pendanaan riset tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran, tetapi harus diukur melalui pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan produk, kebijakan, dan peningkatan daya saing bangsa.
“Kenaikan anggaran riset hanya bermakna jika ada ukuran jelas: berapa yang terserap industri, berapa yang berujung pada produk atau kebijakan, dan bagaimana dampaknya pada daya saing bangsa. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus riset yang berhenti di laporan,” kata Lestari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, efektivitas penggunaan dana penelitian harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional.
Kemendiktisaintek Siapkan Anggaran Riset Rp6 Triliun
Pernyataan Lestari disampaikan untuk merespons rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang menyiapkan anggaran riset mencapai Rp6 triliun pada 2027.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman sebelumnya menjelaskan bahwa pendanaan tersebut berasal dari sejumlah sumber.
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan mencapai Rp3 triliun.
Sementara itu, hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diperkirakan menyumbang sekitar Rp1,3 triliun hingga Rp1,4 triliun.
Jumlah tersebut berada di luar anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Rerie menilai peningkatan pendanaan harus disertai sistem evaluasi yang memastikan hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.
Pendanaan Riset Indonesia Masih Didominasi Pemerintah
Rerie menyoroti struktur pendanaan riset nasional yang dinilainya belum mengalami perubahan signifikan.
Menurutnya, belanja penelitian dan pengembangan Indonesia saat ini tercatat sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah rata-rata global serta tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Selain persoalan besaran anggaran, Rerie juga menyoroti ketimpangan sumber pendanaan penelitian nasional.
Ia menyebut sekitar 80 persen pendanaan riset di Indonesia masih berasal dari pemerintah, sedangkan kontribusi industri berada di bawah 20 persen.
Sebagai perbandingan, sektor industri di negara-negara maju menanggung sekitar 60 hingga 70 persen dari total belanja penelitian dan pengembangan.
Menurutnya, ketimpangan tersebut menunjukkan adanya risiko bahwa kegiatan penelitian nasional belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha.
“Kalau industri tidak ikut menanggung dan tidak memakai hasilnya, riset kita akan terus berputar di lingkaran yang sama: publikasi bertambah, tetapi produk dan lapangan kerja tidak tumbuh sepadan,” ucapnya.
MPR Dorong Evaluasi Berbasis Hasil Komersialisasi
Rerie menekankan bahwa pemanfaatan anggaran riset pada 2027 harus dievaluasi menggunakan indikator yang jelas dan dapat diaudit.
Salah satu indikator yang dinilainya penting adalah tingkat keberhasilan hasil penelitian untuk dikembangkan menjadi produk atau dimanfaatkan oleh industri.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian.
Ia meminta pemerintah menetapkan indikator kuantitatif mengenai tingkat komersialisasi hasil riset yang dapat diakses masyarakat.
Rerie juga mendorong keterbukaan laporan penggunaan anggaran agar publik mengetahui hasil nyata dari pendanaan penelitian.
“Laporan tahunan anggaran riset yang memuat angka konversi industri dan capaian target pembangunan harus disampaikan secara terbuka. Publik berhak tahu apakah Rp6 triliun itu benar-benar menjadi nilai tambah atau hanya menjadi beban anggaran,” ujarnya.
Skema Pendanaan Bersama Industri Perlu Diperluas
Selain mendorong evaluasi yang terukur, anggota Komisi X DPR RI tersebut meminta pemerintah memperluas keterlibatan sektor industri dalam pembiayaan penelitian.
Salah satu langkah yang disarankan adalah pengembangan skema pendanaan bersama atau co-funding antara pemerintah dan perusahaan.
Rerie mencontohkan skema yang telah diterapkan Kemendiktisaintek dengan kewajiban kontribusi perusahaan sebesar 15 persen.
Menurutnya, mekanisme tersebut perlu diperluas agar dunia usaha semakin terlibat dalam pembiayaan dan pemanfaatan hasil penelitian.
Ia juga mendorong agar skema pendanaan bersama dijadikan salah satu persyaratan bagi program riset strategis yang menggunakan dana abadi.
Keterlibatan industri dinilai penting untuk memastikan arah penelitian memiliki hubungan dengan kebutuhan pasar dan menghasilkan manfaat ekonomi.
Riset Harus Mendukung Sasaran Pembangunan 2045
Rerie menegaskan bahwa peningkatan anggaran penelitian harus diikuti dengan kejelasan tujuan dan kelompok penerima manfaat.
Menurutnya, penelitian yang berkualitas tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya biaya yang digunakan.
Ia menilai ukuran keberhasilan riset seharusnya berorientasi pada manfaat yang dihasilkan bagi pembangunan nasional.
“Riset yang baik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling jelas untuk siapa dan untuk apa. Itu ukuran yang harus kita pegang menuju 2045,” katanya.
Dengan demikian, Rerie berharap rencana peningkatan anggaran riset pada 2027 dapat disertai pengawasan, keterbukaan, dan keterlibatan industri agar hasil penelitian memberikan kontribusi nyata bagi daya saing Indonesia.
- Penulis :
- Gerry Eka
