HOME  ⁄  Nasional

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Minta Pelaku Ditahan Jika Bukti Cukup

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Minta Pelaku Ditahan Jika Bukti Cukup
Foto: (Sumber :Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Farhan/mrs.)

Pantau - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut tuntas dugaan kasus pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, dengan memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pejabat publik.

Habiburokhman menegaskan setiap laporan dugaan tindak pidana harus ditindaklanjuti secara cepat dan serius tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

Ia mengaku telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta kepolisian segera mengambil langkah penyelidikan terhadap laporan tersebut.

“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Politikus Fraksi Partai Gerindra itu meminta aparat kepolisian tidak ragu mengambil tindakan hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan persyaratan hukum telah terpenuhi.

Menurutnya, status sebagai kepala daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana.

Habiburokhman Minta Penahanan Jika Bukti Dugaan Pemerkosaan Cukup

Habiburokhman menegaskan proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif dengan mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Ia meminta kepolisian mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran laporan dugaan pemerkosaan tersebut.

“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang melaporkan dugaan tindak pidana tersebut selama proses hukum berlangsung.

Menurutnya, penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan kepada korban sekaligus tetap menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.

Ia menilai proses hukum yang profesional dan transparan diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan dalam penanganan perkara.

Gerindra Siapkan Sanksi Pemecatan Jika Dugaan Terbukti

Selain meminta kepolisian bertindak tegas, Habiburokhman menyatakan Partai Gerindra akan mengambil langkah internal apabila dugaan pemerkosaan tersebut terbukti.

Ia menyebut sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan partai dapat dijatuhkan kepada pihak yang bersangkutan.

Habiburokhman juga mendorong pemberhentian dari jabatan Bupati Kupang apabila terbukti melakukan tindak pidana, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pejabat publik memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan tidak boleh menggunakan kedudukan sebagai perlindungan dari pertanggungjawaban pidana.

Ia menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Dugaan Kasus Bermula dari Pengajuan Lamaran Pekerjaan

Kasus dugaan pemerkosaan tersebut mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana yang disebut melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, peristiwa itu diduga bermula ketika perempuan tersebut berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah yang dilaporkan.

Laporan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Aparat kepolisian diharapkan dapat memeriksa seluruh pihak terkait, mengumpulkan alat bukti, serta memastikan pelapor mendapatkan perlindungan selama proses penanganan perkara.

Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026