
Pantau - Komisi VII DPR RI mendorong penguatan integrasi pelabuhan dan infrastruktur logistik darat serta laut di kawasan industri Batam, Kepulauan Riau, guna memperlancar distribusi barang, menekan hambatan logistik, dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Hendry Munief saat meninjau Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE) di Batam, Jumat (13/11/2026).
Hendry menegaskan konektivitas infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kawasan industri nasional agar kegiatan produksi dan distribusi barang dapat berjalan lebih efisien.
Menurutnya, berbagai persoalan infrastruktur dan konektivitas yang ditemukan selama kunjungan akan menjadi bahan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.
Ia berharap regulasi tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan infrastruktur secara terpadu sekaligus memberikan manfaat bagi pemerintah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha.
Komisi VII Soroti Integrasi Pelabuhan dan Logistik Kawasan Industri Batam
Berdasarkan masukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kabil Integrated Industrial Estate dinilai telah menunjukkan praktik baik dalam penerapan sistem logistik maritim yang terintegrasi.
Kawasan industri tersebut memiliki fasilitas pelabuhan umum internasional atau International Public Port yang mendukung aktivitas distribusi barang melalui jalur laut.
Selain itu, KIIE dilengkapi layanan CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, Port Clearance) yang terintegrasi di dalam kawasan industri.
Keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat mendukung kelancaran kegiatan industri, terutama dalam proses pengiriman dan penerimaan barang melalui pelabuhan.
Namun, Kemenperin masih mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengembangan konektivitas kawasan industri di Indonesia.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan infrastruktur logistik darat dan laut yang saling terhubung di sejumlah kawasan industri.
Selain itu, pengembangan fasilitas pelabuhan juga menghadapi kebutuhan perizinan terminal khusus dari Kementerian Perhubungan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kendala pembebasan lahan di wilayah sempadan pantai dan kawasan hutan bakau yang dilindungi.
Kemenperin Usulkan Kawasan Industri Bisa Bangun Terminal Khusus
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kementerian Perindustrian mengusulkan agar perusahaan pengelola kawasan industri dapat menyediakan terminal khusus secara mandiri.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan logistik perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri.
Namun, pembangunan terminal khusus juga perlu didukung jaringan jalan nasional dan daerah yang memadai agar distribusi barang dapat berlangsung secara efisien.
Hendry menilai persoalan pengembangan kawasan industri tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena berkaitan dengan berbagai kebijakan dan kewenangan lintas sektor.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan keterhubungan antara infrastruktur pelabuhan, jaringan jalan, perizinan, serta kebutuhan operasional perusahaan.
"Kalau kita sebetulnya seluruh masukan yang tadi disampaikan, kami ini akan belanja masalah, akan kami serap dan akan kami dapatkan. Itu hanya bagian yang merupakan bagian yang harus kita secara terintegrasi, komprehensif," ujar Hendry.
Ia menegaskan seluruh masukan dari pemerintah dan pelaku industri akan dihimpun sebagai bahan penyusunan RUU Kawasan Industri.
Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai hambatan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri nasional.
Batam Didorong Jadi Contoh Pengembangan Kawasan Industri Berdaya Saing
Hendry berharap pengembangan kawasan industri di Batam dapat menjadi contoh bagi kawasan industri lainnya di Indonesia.
Menurutnya, posisi Batam yang strategis di jalur perdagangan internasional perlu dimanfaatkan melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi dan ekspor.
Integrasi pelabuhan dengan jaringan transportasi darat dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mempercepat pergerakan barang dari kawasan produksi menuju pasar internasional.
Selain meningkatkan efisiensi distribusi, konektivitas yang baik diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara pemerintah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha.
Hendry menilai pengembangan kawasan industri harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur, kelancaran perizinan, dan dukungan kebijakan lintas sektor.
Komisi VII DPR RI akan menjadikan hasil peninjauan di Batam sebagai salah satu masukan dalam pembahasan RUU Kawasan Industri agar kawasan industri nasional tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga memiliki sistem logistik yang efisien dan mampu bersaing di pasar global.
- Penulis :
- Aditya Yohan




