HOME  ⁄  Nasional

Investasi Kawasan Industri Karawang Capai Rp10,21 Triliun, DPR Soroti Pajak Pekerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Investasi Kawasan Industri Karawang Capai Rp10,21 Triliun, DPR Soroti Pajak Pekerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa saat kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang (13/11/2026). Foto: Yhusanti/mrs.)

Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menyoroti besarnya investasi kawasan industri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mencapai Rp10,21 triliun, namun dinilai masih perlu diikuti pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Eva menegaskan keberadaan kawasan industri harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat sekitar, termasuk melalui pelibatan pengusaha lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri.

Pernyataan tersebut disampaikan Eva saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

“Jadi jangan sampai investor di sini banyak tapi tidak ada dampaknya bagi masyarakat sekitar,” ujar Eva.

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai persoalan kontribusi pajak, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta distribusi manfaat investasi perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Menurutnya, pengembangan kawasan industri tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi daerah.

DPR Soroti PPh 21 Pekerja Industri yang Tercatat di Jakarta

Eva turut menyoroti persoalan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari pekerja yang beraktivitas di daerah, sementara perusahaan tempat mereka bekerja terdaftar di wilayah lain.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi keluhan pemerintah daerah karena kegiatan ekonomi berlangsung di wilayah mereka, tetapi penerimaan pajak belum tentu tercatat di daerah yang sama.

“Ini juga sebenarnya keluhan semua pemerintah daerah. Pekerja-pekerjanya, investornya itu bekerja di daerah tapi pajaknya ada di pusat (Jakarta),” kata Eva.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).

Dalam ketentuan tersebut, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 untuk penghitungan DBH didasarkan pada tempat wajib pajak terdaftar yang merujuk pada lokasi kegiatan usaha pemberi kerja.

PMK tersebut mengatur alokasi DBH PPh sebesar 20 persen untuk daerah, dengan pembagian 7,5 persen bagi provinsi bersangkutan, 8,9 persen untuk kabupaten atau kota penghasil, serta 3,6 persen bagi kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang sama.

Eva menilai mekanisme tersebut perlu dicermati agar keberadaan kawasan industri dapat memberikan kontribusi yang lebih adil bagi daerah tempat kegiatan ekonomi berlangsung.

Bupati Karawang Minta Pajak Pekerja Berkontribusi bagi Daerah

Bupati Karawang Aep Saepuloh turut menyampaikan harapannya agar pekerja yang bekerja dan tinggal di Karawang dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak bagi daerah tersebut.

Ia juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam koordinasi perizinan dan pengawasan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Karawang.

“Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri) minimal orang yang kerja di Karawang ya toh bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta,” ujar Aep.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menekankan pentingnya menyelaraskan pengembangan kawasan industri dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Menurutnya, Karawang memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pusat kawasan industri sekaligus lumbung pangan nasional.

“Sama untuk meng-sinkronisasi juga bagaimana ada Kawasan Industri, ada lumbung pangan, tapi apakah ekonomi masyarakat ini sudah merata atau belum? Nah ini tentu dalam RUU nanti kita akan masukkan pasal-pasal yang sekiranya bisa mendorong pada peningkatan ekonomi masyarakat kita,” kata Iman.

Ia berharap RUU Kawasan Industri dapat memuat ketentuan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan sektor ekonomi lainnya.

Karawang Miliki 17 Kawasan Industri dengan 165 Ribu Pekerja

Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Try Supondy, Kabupaten Karawang memiliki 17 kawasan industri yang tercatat dalam data perizinan kementerian.

Total investasi

Rp10,21 triliun

Kawasan industri

17 kawasan

Luas lahan

9.121 hektare

Tenaga kerja terserap

165 ribu

Data kawasan industri Karawang berdasarkan paparan Kementerian Perindustrian.

Tingkat okupansi kawasan industri tersebut mencapai 66,4 persen, menunjukkan besarnya aktivitas industri yang berlangsung di wilayah Karawang.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026 menunjukkan jumlah penduduk bekerja di Karawang mencapai 1,21 juta orang.

Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur menyerap 34,46 persen tenaga kerja, sektor jasa 47,55 persen, dan sektor pertanian 17,99 persen.

Komisi VII DPR RI akan menjadikan berbagai masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan RUU Kawasan Industri.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi kawasan industri terhadap penerimaan daerah, memperluas keterlibatan UMKM, serta mendorong pemerataan manfaat investasi bagi masyarakat.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026