HOME  ⁄  Nasional

Adde Rosi Ungkap Skema Bertahap Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Adde Rosi Ungkap Skema Bertahap Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Foto: Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa. (PANTAU/Khalied Malvino)

Pantau – Proses peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu menjadi penuh waktu akan berjalan secara bertahap mulai tahun 2027.

Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa menjelaskan skema bertahap tersebut mempertimbangkan kebutuhan anggaran negara yang mencapai Rp26 triliun.

​Komisi X DPR telah mengalokasikan dana sekitar Rp26 triliun guna menopang tahap awal pengangkatan PPPK penuh waktu pada 2027.

Besarnya beban fiskal membuat pemerintah mustahil mengeksekusi pengangkatan seluruh tenaga honorer secara sekaligus.

​"Di 2027 30 persen, kemudian tahun depannya 30 persen, dua tahun kemudiannya di 40 persen. Kenapa ini bisa bertahap? Ya karena ini menyangkut anggaran yang cukup besar. Rp 26 triliun saja untuk di tahun 2027 ini cukup besar," kata Adde Rosi Khoerunnisa kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

​Adde Rosi memaparkan kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu tidak hanya menyasar tenaga pendidik atau guru honorer.

Tenaga kesehatan serta petugas pemadam kebakaran turut masuk dalam kelompok prioritas pengangkatan aparatur negara tersebut.

​Politikus Partai Golkar itu berharap pembahasan anggaran tahun 2028 mendatang dapat memberikan ruang alokasi fiskal lebih besar.

Penambahan pagu anggaran diyakini mampu mempercepat penyelesaian status tenaga honorer tanpa menyisakan persoalan administratif di lapangan.

​"Kita berharap justru nanti di tahun 2028, yang akan dibahas 2027, mudah-mudahan anggarannya bisa dilebihkan. Sehingga banyak guru-guru honorer, kesehatan, dan juga pemadam kebakaran yang bisa ikut terangkat menjadi PPPK full waktu," ujarnya.

​Di sisi lain, Adde Rosi turut menyoroti maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah pada era media sosial dan mendesak penguatan perlindungan peserta didik.

Penulis :
Khalied Malvino
FLOII 2026