HOME  ⁄  Nasional

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kerja Sama Migas dengan Pertamina EP

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kerja Sama Migas dengan Pertamina EP
Foto: (Sumber :Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani..)

Pantau - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) terkait kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan penyidik telah menjadwalkan pemanggilan Wali Kota Bekasi dan masih menunggu kedatangan yang bersangkutan.

“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” kata Anang di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan terhadap TAT akan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam kerja sama pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi yang melibatkan perusahaan daerah dan PT Pertamina EP.

Wali Kota Bekasi Dijadwalkan Diperiksa Penyidik Jampidsus

Kejaksaan Agung memastikan Wali Kota Bekasi TAT masuk dalam agenda pemeriksaan saksi terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola perusahaan migas daerah.

Pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB oleh tim penyidik Jampidsus.

Anang Supriatna menyampaikan bahwa jadwal pemeriksaan telah ditetapkan, tetapi pihaknya masih menunggu kehadiran Wali Kota Bekasi.

Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan mengenai materi pertanyaan yang akan diajukan kepada TAT.

Belum ada pula keterangan mengenai keterkaitan langsung Wali Kota Bekasi dengan dugaan penyimpangan dalam kerja sama tersebut.

Status TAT dalam agenda pemeriksaan ini adalah sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi yang bekerja sama dengan PT Pertamina EP.

Kejagung Ambil Alih Penyidikan Kasus Migas Bekasi dari Kejari

Penyidikan kasus dugaan korupsi kerja sama operasi migas di Kota Bekasi sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bekasi.

Namun, penanganan perkara tersebut kemudian diambil alih oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.

Perkara yang diselidiki berkaitan dengan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi bersama PT Pertamina EP.

Periode kerja sama yang menjadi objek penyidikan berlangsung sejak 2009 hingga 2024.

Anang menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan terhadap sejumlah ketentuan dan mekanisme perizinan.

Dugaan pelanggaran tersebut menjadi bagian dari materi yang didalami dalam proses penyidikan.

Penyidik Temukan Dugaan Pelanggaran Izin DPRD dan Kementerian ESDM

Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama antara perusahaan migas daerah Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.

Menurut Anang, salah satu persoalan yang ditemukan penyidik berkaitan dengan mekanisme perizinan kerja sama.

Ia menyebut perusahaan yang terlibat dalam kerja sama tersebut baru dibentuk ketika proses pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Penyidik juga menduga kerja sama dilakukan tanpa melalui mekanisme persetujuan DPRD sebagaimana seharusnya.

Selain itu, terdapat dugaan pengabaian izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.

Kejaksaan Agung menilai dugaan pelanggaran mekanisme tersebut perlu didalami untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kerja sama.

Penyidik juga menelusuri tata kelola perusahaan daerah selama periode kerja sama dengan PT Pertamina EP.

Dugaan Penyimpangan Kerja Sama Migas Sebabkan Kerugian dan Defisit

Selain persoalan perizinan, penyidik Jampidsus turut mendalami dampak keuangan dari dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama migas tersebut.

Anang menyampaikan bahwa penyidik menduga pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai mekanisme telah mengakibatkan kerugian dan defisit pada pihak-pihak yang terlibat.

Dugaan kerugian tersebut menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam penyidikan perkara.

Kasus kerja sama operasi migas Bekasi sebelumnya juga mendapat perhatian karena adanya taksiran kerugian yang disebut mencapai Rp2 triliun.

Namun, dalam keterangan terbaru yang disampaikan Anang, belum terdapat perincian mengenai nilai kerugian yang telah dipastikan penyidik.

Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan penyimpangan tata kelola serta dampaknya terhadap keuangan pihak-pihak yang terlibat.

Pemeriksaan Saksi Jadi Bagian dari Pengusutan KSO Migas 2009–2024

Pemanggilan Wali Kota Bekasi TAT merupakan bagian dari proses penyidikan yang kini ditangani Jampidsus Kejaksaan Agung.

Penyidik mendalami pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumur minyak antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.

Fokus penyidikan mencakup dugaan pelanggaran mekanisme perizinan, tata kelola perusahaan, serta kerugian yang ditimbulkan dari kerja sama tersebut.

Kejaksaan Agung belum menyampaikan hasil pemeriksaan TAT karena pemanggilan masih dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).

Anang Supriatna menegaskan bahwa penyidik telah menyiapkan agenda pemeriksaan dan menunggu kedatangan Wali Kota Bekasi sebagai saksi.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026