
Pantau - Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI tengah menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Obligasi Daerah untuk membuka alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan naskah akademik tersebut dijadwalkan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada Rabu (18/11/2026).
Penyusunan naskah akademik dilakukan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di sembilan provinsi sejak 2025 dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, dan akademisi.
Mekeng mengungkapkan bahwa hasil penjaringan aspirasi, evaluasi Kementerian Dalam Negeri, serta masukan akademisi menunjukkan sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota dinilai layak atau berpotensi menerbitkan obligasi daerah.
Menurutnya, instrumen pembiayaan tersebut diperlukan karena dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencukupi seluruh kebutuhan percepatan pembangunan.
FPG MPR Dorong Obligasi Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif
Melchias Markus Mekeng menjelaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan tambahan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.
Ketergantungan terhadap APBN dan PAD dinilai menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
“Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi,” ujar Mekeng dalam Diskusi Majelis bertema obligasi daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, penerbitan obligasi daerah dapat menjadi pilihan untuk memperoleh pembiayaan dari investor.
Namun, dana yang diperoleh melalui obligasi harus digunakan untuk membangun proyek produktif yang mampu menghasilkan pendapatan.
Pendapatan proyek tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi kepada investor.
“Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” ujar dia tegas.
Rumah Sakit dan Pelabuhan Berpotensi Dibiayai Obligasi Daerah
Mekeng menyebut pembangunan rumah sakit dan pelabuhan sebagai contoh proyek yang berpotensi memperoleh pembiayaan melalui penerbitan obligasi daerah.
Kedua jenis proyek tersebut dinilai memiliki peluang menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi.
Sebaliknya, dana obligasi daerah tidak diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan operasional rutin pemerintahan.
Instrumen tersebut juga tidak diarahkan untuk membiayai infrastruktur yang tidak memiliki arus kas atau sumber pendapatan.
Mekeng menekankan pentingnya memastikan kelayakan proyek sebelum pemerintah daerah menerbitkan obligasi.
Hal tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan membayar bunga dan pokok utang sesuai kewajibannya.
Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota Dinilai Berpotensi Terbitkan Obligasi
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dan evaluasi bersama pihak terkait, FPG MPR RI mengidentifikasi sejumlah daerah yang berpotensi memanfaatkan instrumen obligasi.
Mekeng menyebut terdapat sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai layak atau memiliki potensi menerbitkan obligasi daerah.
Penilaian tersebut didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi, evaluasi Kementerian Dalam Negeri, serta masukan dari kalangan akademisi.
Ia berharap penerbitan obligasi oleh satu pemerintah daerah dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti,” kata dia.
Mekeng juga mencontohkan Vietnam yang disebut telah menerbitkan obligasi daerah senilai hampir 1 miliar dolar AS untuk membiayai pembangunan pengelolaan air dan sampah.
Selain Vietnam, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal juga telah memanfaatkan instrumen pembiayaan tersebut.
Penerbitan Obligasi Daerah Harus Melalui Persetujuan dan Pengawasan
Mekeng menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilakukan tanpa melalui sejumlah tahapan pemeriksaan dan persetujuan.
Pemerintah daerah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari DPRD sebelum melanjutkan proses penerbitan obligasi.
Selain itu, terdapat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Setelah melalui tahapan tersebut, proses penerbitan obligasi dapat memasuki pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.
Penggunaan dana hasil penerbitan obligasi juga harus diawasi agar sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan.
Mekeng menegaskan bahwa kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap investor.
Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Diserahkan ke DPR pada 18 November
FPG MPR RI menargetkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada Rabu (18/11/2026).
Dokumen tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan regulasi mengenai penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah.
Mekeng berharap pembentukan undang-undang tersebut mendapat dukungan agar pemerintah daerah memiliki akses pembiayaan pembangunan yang lebih luas.
Menurutnya, sumber pendanaan dapat berasal dari berbagai kelompok investor, termasuk perbankan dalam dan luar negeri.
Selain perbankan, dana pensiun, perusahaan asuransi, serta lembaga investasi juga berpotensi menjadi investor dalam instrumen obligasi daerah.
Ia menilai pengembangan sumber pembiayaan tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.
“Mudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang,” ujar dia.
- Penulis :
- Aditya Yohan




