HOME  ⁄  Nasional

Aria Bima Targetkan RUU Adminduk Rampung Sebelum UU Pemilu, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal untuk Layanan Publik

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Aria Bima Targetkan RUU Adminduk Rampung Sebelum UU Pemilu, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal untuk Layanan Publik
Foto: (Sumber :Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto : Oji/Andri.)

Pantau - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) Aria Bima menargetkan revisi aturan administrasi kependudukan rampung sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu selesai, dengan fokus utama penerapan nomor identitas tunggal untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik di Indonesia.

Aria menegaskan bahwa pembahasan RUU Adminduk akan memprioritaskan keterhubungan data kependudukan atau interoperability melalui sistem single identity number.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa sistem identitas tunggal diharapkan dapat menghubungkan data masyarakat untuk kebutuhan pemilu, BPJS, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial.

“Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” ujar Aria Bima kepada awak media.

Panja DPR Segera Susun Jadwal Pembahasan RUU Adminduk

Aria Bima mengatakan Panja RUU Adminduk akan segera menyusun agenda dan jadwal pembahasan agar proses revisi undang-undang dapat dimulai dalam waktu dekat.

Menurutnya, percepatan pembahasan diperlukan karena sistem administrasi kependudukan memiliki keterkaitan dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik.

Salah satu tujuan utama revisi tersebut adalah membangun keterhubungan data melalui penerapan nomor identitas tunggal.

Dengan sistem tersebut, data kependudukan diharapkan dapat digunakan secara terintegrasi oleh berbagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat.

Aria menegaskan bahwa pembahasan RUU Adminduk ditargetkan selesai sebelum proses pembahasan undang-undang yang mengatur pemilu rampung.

NIK Ditargetkan Terintegrasi dengan Pemilu, BPJS, Sekolah, dan Bansos

Aria menjelaskan bahwa nomor identitas tunggal diperlukan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan menggunakan identitas kependudukan yang sama.

Penerapannya diharapkan mencakup penyelenggaraan pemilu, pelayanan BPJS, administrasi pendidikan, serta pendataan penerima bantuan sosial.

“Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” jelas Aria Bima.

Menurutnya, keterhubungan data tersebut menjadi bagian penting dalam pembaruan sistem administrasi kependudukan nasional.

Integrasi data juga diharapkan mendukung penggunaan informasi kependudukan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima berbagai bentuk bantuan sosial.

Komisi II Dorong Satu Data Indonesia Melalui Identitas Tunggal

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi.

Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan agar sistem administrasi kependudukan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengibaratkan program Satu Data Indonesia sebagai sebuah rumah yang membutuhkan satu pintu masuk.

Ia menilai berbagai sistem data yang belum sepenuhnya terhubung perlu diintegrasikan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal.

Melalui pendekatan tersebut, NIK diharapkan menjadi pintu masuk utama dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi swasta.

Teknologi Pengenalan Wajah Dipertimbangkan untuk Verifikasi Identitas

Selain penggunaan NIK sebagai identitas tunggal, pengembangan sistem administrasi kependudukan juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi digital.

Salah satu teknologi yang dinilai dapat mendukung integrasi layanan adalah pengenalan wajah atau face recognition.

Teknologi tersebut dipandang dapat membantu proses verifikasi identitas masyarakat agar lebih praktis dan terhubung dengan sistem pelayanan publik.

Rifqinizamy menegaskan bahwa pembahasan RUU Adminduk akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Komisi II DPR RI juga berkomitmen melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation.

Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi administrasi kependudukan yang akan diterapkan secara nasional.

Mendagri Tito Karnavian Dukung Percepatan Revisi UU Adminduk

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU Adminduk.

Menurutnya, revisi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem yang telah berjalan.

Tito menilai penguatan administrasi kependudukan juga akan mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Selain itu, pembaruan regulasi diharapkan memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui sistem kependudukan yang lebih terintegrasi.

“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” pungkas Tito.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menjalankan pembahasan secara paralel dengan tetap memperhatikan ketelitian dalam penyusunan ketentuan administrasi kependudukan.

Melalui revisi UU Adminduk, penggunaan NIK sebagai identitas tunggal ditargetkan dapat memperkuat keterhubungan data serta mendukung pelayanan publik yang lebih terintegrasi.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026