HOME  ⁄  Nasional

Bimantoro Wiyono Desak RUU Penyadapan Wajibkan Izin Pengadilan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Bimantoro Wiyono Desak RUU Penyadapan Wajibkan Izin Pengadilan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Foto: (Sumber :Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono dalam RDP Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto : Farhan/Andri.)

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur kewajiban memperoleh izin pengadilan sebelum aparat penegak hukum melakukan penyadapan guna mencegah tindakan sewenang-wenang dan melindungi privasi masyarakat.

Bimantoro menilai keterlibatan pengadilan diperlukan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah institusi penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan penyadapan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, RUU Penyadapan harus memberikan kepastian hukum mengenai prosedur perizinan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan data hasil penyadapan.

DPR Usulkan Penyadapan Wajib Mendapat Izin Pengadilan

Bimantoro menjelaskan bahwa mekanisme izin pengadilan diperlukan untuk memastikan tindakan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menilai pengawasan melalui lembaga peradilan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penggunaan kewenangan penyadapan secara sewenang-wenang.

Salah satu persoalan yang disorot adalah kemungkinan beberapa lembaga penegak hukum melakukan penyadapan terhadap objek perkara yang sama.

“Contoh misalnya Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak, kalau kayak gitu? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan, semuanya harus melalui mekanisme izin dari pengadilan. Sehingga ada yang bertanggung jawab di sana,” ujar Bimantoro.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengaturan yang jelas agar setiap tindakan penyadapan memiliki mekanisme kontrol.

Ia berharap keterlibatan pengadilan dapat memperjelas pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyadapan dalam proses penegakan hukum.

Bimantoro Soroti Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan KPK

Bimantoro mengingatkan bahwa sejumlah institusi penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyadapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai mekanisme koordinasi dan pengawasan yang memadai.

Ia mencontohkan kemungkinan Polri, Kejaksaan, dan KPK melakukan penyadapan secara bersamaan terhadap satu objek perkara.

Menurutnya, RUU Penyadapan perlu mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengatur prosedur yang dapat mencegah kerancuan kewenangan.

Pengaturan yang jelas juga diperlukan agar pelaksanaan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan oleh institusi yang menjalankannya.

DPR Ingatkan Risiko Kebocoran dan Jual Beli Data Hasil Penyadapan

Selain persoalan kewenangan, Bimantoro menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan penyadapan.

Menurutnya, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan upaya memperoleh informasi untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut komunikasi masyarakat yang harus dilindungi.

Ia mengingatkan bahwa komunikasi pihak yang tidak terlibat tindak pidana berpotensi ikut terekam selama proses penyadapan berlangsung.

“Di situ ada data, Pak. Ada perlindungan data masyarakat yang harus kita lindungi. Terkadang-kadang tidak terkait tindak pidana, data ini, mohon maaf, bisa dijual untuk yang lainnya juga,” tegasnya.

Bimantoro menilai risiko penyalahgunaan data tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Penyadapan.

Ia meminta agar hasil penyadapan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar proses penegakan hukum.

Menurutnya, mekanisme perlindungan dan pengawasan diperlukan untuk mencegah data masyarakat disalahgunakan, termasuk risiko diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

RUU Penyadapan Diminta Bedakan Kepentingan Intelijen dan Penyidikan

Bimantoro juga meminta agar RUU Penyadapan memperjelas perbedaan antara penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan negara dengan penyadapan dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, penyadapan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perlu memiliki batas kewenangan yang jelas.

Pembedaan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan penyadapan tidak menimbulkan kerancuan antara fungsi intelijen dan fungsi penegakan hukum.

Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat.

Karena itu, Bimantoro berharap pembahasan RUU Penyadapan dapat menghasilkan ketentuan yang mengatur prosedur, batas kewenangan, dan pertanggungjawaban secara tegas.

Izin Pengadilan Diharapkan Perkuat Perlindungan Privasi Masyarakat

Bimantoro menegaskan bahwa pengaturan penyadapan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak masyarakat.

Menurutnya, kewenangan penyadapan tetap diperlukan dalam penanganan perkara, tetapi pelaksanaannya harus disertai mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterlibatan pengadilan dinilai dapat menjadi salah satu bentuk kontrol agar tindakan penyadapan tidak dilakukan tanpa dasar yang jelas.

Ia berharap RUU Penyadapan nantinya mampu mencegah tumpang tindih kewenangan antarinstansi sekaligus memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.

Dengan pengaturan tersebut, pelaksanaan penyadapan diharapkan tetap mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan hak privasi warga negara.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026