
Pantau - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurniawati meminta evaluasi terhadap ketentuan penjaminan kesehatan, termasuk cakupan obat, tindakan medis, dan batas lama rawat inap, agar keselamatan pasien menjadi prioritas utama dibandingkan pembatasan administratif.
Indah menilai kebijakan penjaminan kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan medis dan proses pemulihan setiap pasien yang memiliki kondisi berbeda-beda.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit JIH Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa masih terdapat keluhan terkait pelayanan kesehatan ketika obat atau tindakan medis yang direkomendasikan dokter tidak termasuk dalam cakupan penjaminan.
Menurutnya, ketentuan administratif tidak seharusnya menghambat penanganan medis yang diperlukan pasien, terutama dalam kondisi darurat.
DPR Soroti Pembatasan Obat dan Tindakan Medis dalam Penjaminan Kesehatan
Indah menjelaskan bahwa sejumlah keluhan masyarakat berkaitan dengan keterbatasan penjaminan terhadap obat dan tindakan medis tertentu.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan pengobatan pasien tidak selalu dapat disamakan dengan ketentuan administratif yang berlaku.
“Kami cuma mengingatkan karena (keluhan) itu yang sering kami terima sebagai bahan masukan ya. Karena kami ditolak, gak bisa, obat tertentu gak boleh, treatment tertentu gak boleh, kayak gitu,” ujar Indah.
Ia menilai rumah sakit dan pihak penjamin perlu memiliki mekanisme koordinasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengobatan berdasarkan kondisi medis pasien.
Menurutnya, evaluasi terhadap ketentuan penjaminan diperlukan agar pasien tetap memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan kesehatannya.
Batas Rawat Inap Diminta Lebih Fleksibel Sesuai Kondisi Pasien
Selain persoalan obat dan tindakan medis, Indah menyoroti ketentuan batas lama rawat inap yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasien.
Ia mengingatkan bahwa berakhirnya batas waktu perawatan secara administratif tidak selalu menunjukkan pasien telah pulih.
“Kalau masih sakit gak harus tiga hari, tapi pasien merasa aku masih kepingin di rumah sakit ini. Kalau pulang aku tidak ada yang rawat, begitu gitu kan,” ungkapnya.
Indah menilai keputusan mengenai waktu kepulangan pasien perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan lingkungan tempat tinggal.
Menurutnya, pasien yang masih membutuhkan pemantauan atau belum memiliki dukungan perawatan di rumah perlu mendapat perhatian dalam penentuan lama rawat inap.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan perawatan setelah pasien diperbolehkan meninggalkan rumah sakit.
Penilaian Kondisi Darurat BPJS Kesehatan Jadi Sorotan
Indah turut menyoroti kemungkinan perbedaan penilaian antara kondisi darurat yang dialami pasien dan kriteria yang digunakan pihak penjamin kesehatan.
Menurutnya, kondisi yang dianggap membutuhkan penanganan segera oleh pasien belum tentu memenuhi ketentuan penjaminan yang berlaku.
“Bagi pasien mungkin 38 (derajat) sudah kejang gawat ya, sementara itu bagi BPJS enggak, enggak bisa. Kalau enggak segitu ya kalau kamu tetap lakukan tindakan seolah-olah itu gawat maka kamu tanggung sendiri kayak gitu-gitu loh Pak,” jelasnya.
Indah mengingatkan bahwa perbedaan penilaian tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berkaitan dengan keputusan penanganan medis.
Ia menegaskan bahwa keselamatan pasien harus tetap menjadi pertimbangan utama ketika tenaga kesehatan menghadapi kondisi yang membutuhkan tindakan cepat.
DPR Tekankan Pentingnya Periode Emas Penanganan Medis
Indah juga menyoroti pentingnya golden period atau periode emas dalam penanganan penyakit tertentu.
Periode tersebut merupakan waktu penting ketika tindakan medis yang cepat dapat memengaruhi keberhasilan pengobatan dan kondisi pasien selanjutnya.
Menurutnya, keterlambatan penanganan akibat persoalan administratif perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pelayanan medis.
Dalam kunjungannya, Indah mengapresiasi kesiapan RS JIH Solo dalam menangani pasien stroke melalui sistem alarm khusus.
Sistem tersebut memungkinkan sejumlah anggota tim medis bergerak secara bersamaan ketika terdapat pasien yang membutuhkan penanganan stroke.
Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa tindakan awal melalui sistem tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu tidak lebih dari satu jam.
Indah menilai kesiapan penanganan cepat menjadi bagian penting dalam upaya mengutamakan keselamatan pasien.
Rumah Sakit dan Penjamin Kesehatan Didorong Perkuat Koordinasi
Indah berharap evaluasi terhadap ketentuan penjaminan kesehatan dilakukan melalui koordinasi antara rumah sakit dan pihak penjamin.
Menurutnya, diperlukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan penjaminan dan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan medis yang mendesak.
Ia memahami bahwa rumah sakit tidak selalu mudah mengambil kebijakan khusus terhadap tindakan medis yang berada di luar ketentuan umum.
Namun, Indah menegaskan bahwa pertimbangan keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan.
“Saya tahu tidak segampang itu rumah sakit akan membuat suatu diskresi untuk suatu tindakan yang memang tidak sering tapi kadang terjadi, tetapi tentu saya percaya bahwa utamakan keselamatan terlebih dahulu,” pungkasnya.
Melalui evaluasi dan koordinasi tersebut, Indah berharap kebijakan penjaminan kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan medis sekaligus mendukung keselamatan dan pemulihan pasien.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




