
Pantau - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) resmi ditetapkan sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggantikan Syahrul Aidi Maazat dan berkomitmen memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pergantian kepemimpinan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Pergantian Pimpinan BKSAP DPR RI di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal.
Seusai ditetapkan sebagai ketua, Hidayat menegaskan bahwa BKSAP akan meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi parlemen untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran Indonesia dalam forum internasional yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap penyelesaian berbagai persoalan global.
Hidayat Nur Wahid Resmi Gantikan Syahrul Aidi Maazat
Hidayat Nur Wahid menerima kepemimpinan BKSAP DPR RI dari Syahrul Aidi Maazat melalui rapat pleno yang dipimpin unsur pimpinan DPR RI.
Setelah resmi menjabat, Hidayat menyampaikan komitmennya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai organisasi parlemen internasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan demokrasi global karena merupakan negara demokrasi terbesar di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Ia juga menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kualitas demokrasi.
“Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara OKI dan negara demokrasi terbesar ketiga di antara negara-negara demokrasi dunia. Karena itu, sangat penting menghadirkan bukan hanya demokrasi yang terbesar dari sisi volume, tetapi juga terbesar dari sisi kualitas,” ujar Hidayat kepada Parlementaria seusai pertemuan.
Hidayat menilai pengalaman demokrasi Indonesia dapat menjadi modal penting dalam membangun hubungan dan kerja sama antarparlemen.
BKSAP Akan Perkuat Peran Indonesia di Forum Parlemen Internasional
Hidayat menjelaskan bahwa BKSAP akan mengoptimalkan partisipasi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama parlemen internasional.
Forum tersebut meliputi Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), serta ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Melalui organisasi tersebut, BKSAP diharapkan menjadi sarana diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendorong penyelesaian persoalan internasional.
“Program kami adalah menghadirkan BKSAP sebagai saluran yang efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi parlemen yang diikuti Indonesia,” tegasnya.
Menurut Hidayat, keterlibatan Indonesia dalam organisasi parlemen internasional harus diarahkan untuk menghasilkan kontribusi yang berdampak.
Ia menilai diplomasi parlemen perlu dijalankan secara aktif agar pandangan dan pengalaman Indonesia dapat menjadi bagian dari pembahasan isu global.
HNW Ingin Diplomasi Parlemen Indonesia Berpengaruh di Dunia
Hidayat menyoroti perkembangan geopolitik internasional yang semakin kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai negara dalam mencari penyelesaian.
Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya menghadiri pertemuan internasional tanpa memberikan kontribusi terhadap pembahasan yang berlangsung.
“Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang berpengaruh dan berdampak, bukan sekadar hadir sebagai pelengkap, pendengar, atau hanya menambah jumlah peserta. Pengalaman demokrasi Indonesia harus dapat menjadi model bagaimana demokrasi mampu menghadirkan solusi, termasuk menunjukkan harmonisasi antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara,” jelasnya.
Hidayat menilai pengalaman Indonesia dalam menjalankan demokrasi di tengah keberagaman masyarakat dapat menjadi salah satu kontribusi dalam diplomasi internasional.
Ia berharap BKSAP mampu memanfaatkan berbagai forum parlemen untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai demokrasi, kehidupan beragama, dan perdamaian.
BKSAP DPR RI Tegaskan Dukungan terhadap Kemerdekaan Palestina
Selain memperkuat diplomasi parlemen, Hidayat menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina tetap menjadi salah satu perhatian BKSAP DPR RI.
Menurutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara BKSAP dan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam menjalankan diplomasi internasional.
“Dalam konteks diplomasi luar negeri, BKSAP tentu satu kata dengan pemerintah. Kami akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat konstitusi,” katanya.
Hidayat menyatakan bahwa sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi pemerintah diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan berbagai kepentingan nasional.
Melalui kerja sama tersebut, BKSAP diharapkan dapat memperluas dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.
Hidayat Dorong Kerja Sama dengan Organisasi Parlemen dan Lembaga Internasional
Hidayat juga berencana memperkuat jaringan kerja sama BKSAP dengan organisasi parlemen dan lembaga nonpemerintah di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, perjuangan kemerdekaan Palestina kini telah melibatkan berbagai negara, organisasi, dan kelompok masyarakat dunia.
Ia menilai dukungan yang semakin luas tersebut perlu diperkuat melalui hubungan dan komunikasi antarparlemen.
“Isu Palestina bukan lagi isu tunggal. Sudah banyak negara dan organisasi yang terlibat. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP akan terus merajut kebersamaan tersebut agar arus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat,” pungkasnya.
Hidayat berharap kepemimpinannya di BKSAP dapat memperkuat peran DPR RI dalam diplomasi internasional sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia terhadap demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




