HOME  ⁄  Nasional

Komisi III DPR RI Percepat RUU Penyadapan, Habiburokhman Soroti Ancaman Penyadapan Ilegal terhadap Privasi Warga

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi III DPR RI Percepat RUU Penyadapan, Habiburokhman Soroti Ancaman Penyadapan Ilegal terhadap Privasi Warga
Foto: (Sumber :Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat ditemui oleh Parlementaria dan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Runi/Karisma .)

Pantau - Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik penyadapan ilegal sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai regulasi penyadapan semakin mendesak karena perkembangan teknologi berpotensi membuka ruang penyalahgunaan yang mengancam hak privasi dan keamanan komunikasi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman kepada Parlementaria dan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, aturan penyadapan diperlukan untuk memastikan kegiatan tersebut memiliki dasar hukum, batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Komisi III juga mulai menghimpun masukan dari aparat penegak hukum serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung penyusunan RUU tersebut.

Habiburokhman Sebut RUU Penyadapan Sudah Dibahas Sejak Periode DPR Sebelumnya

Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pengaturan penyadapan bukan merupakan agenda baru di Komisi III DPR RI.

Menurutnya, pada periode DPR sebelumnya, Komisi III telah melakukan sejumlah kegiatan pendalaman untuk mempelajari mekanisme pengaturan penyadapan.

Salah satu kegiatan tersebut adalah studi perbandingan secara daring dengan sejumlah negara untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penyadapan dan sistem pengawasannya.

“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai hasil pendalaman sebelumnya dapat menjadi bagian dari bahan pembahasan RUU Penyadapan.

Ia menegaskan bahwa perkembangan persoalan penyadapan ilegal membuat kebutuhan terhadap regulasi tersebut semakin mendesak.

Komisi III Soroti Ancaman Penyadapan Ilegal terhadap Masyarakat

Habiburokhman menilai perkembangan kasus yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perlindungan privasi.

Ia mengingatkan bahwa aktivitas penyadapan tanpa dasar hukum dan pengawasan yang jelas berpotensi mengancam keamanan komunikasi warga negara.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mempercepat penyusunan aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas Habiburokhman.

Dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan, turut disebut adanya dugaan terkait Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai bukti maupun status hukum dugaan tersebut.

Komisi III menekankan pentingnya pengaturan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan Bersama Kabaintelkam Polri

Sebagai langkah awal, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut mengagendakan penyampaian masukan terkait RUU Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.

Komisi III ingin memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan penyadapan serta kebutuhan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Masukan dari Polri diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan ketentuan mengenai batas kewenangan dan pengawasan penyadapan.

Pembahasan tersebut juga diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyadapan tetap mendukung tugas aparat tanpa mengabaikan hak masyarakat.

Komisi III Akan Undang Jamintel dan Akademisi

Habiburokhman memastikan bahwa proses penghimpunan masukan tidak hanya melibatkan kepolisian.

Komisi III DPR RI juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan penyadapan.

Kalangan akademisi turut direncanakan memberikan pandangan untuk memperkaya pembahasan dari aspek hukum dan perlindungan hak warga negara.

“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.

Menurut Habiburokhman, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar penyusunan RUU Penyadapan dapat mempertimbangkan kebutuhan penegakan hukum sekaligus perlindungan masyarakat.

RUU Penyadapan Diharapkan Atur Batas Kewenangan dan Pengawasan

Komisi III DPR RI berharap RUU Penyadapan dapat menghadirkan pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Pengaturan tersebut diharapkan mencakup batas kewenangan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat.

Habiburokhman menilai kepastian hukum diperlukan agar penyadapan dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum tanpa membuka ruang penyalahgunaan.

Melalui pembahasan bersama Polri, Kejaksaan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, Komisi III berupaya menyusun regulasi yang menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan perlindungan privasi warga negara.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026