HOME  ⁄  Nasional

Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Sepakati Pembangunan Sekolah Rakyat di Lahan UI Seluas 8 Hektare

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Sepakati Pembangunan Sekolah Rakyat di Lahan UI Seluas 8 Hektare
Foto: (Sumber :Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat menjalin sinergi strategis untuk menyukseskan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.)

Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat memperkuat kerja sama pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia (UI) seluas sekitar 8 hektare serta memperluas digitalisasi data penerima bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan transformasi sistem perlindungan sosial.

Salah satu agenda utama pertemuan adalah memastikan kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI yang berada dalam wilayah administrasi Jakarta.

Selain pembangunan sekolah, kedua pihak membahas perluasan fasilitas Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, pemutakhiran data penerima bantuan sosial, serta uji coba kebijakan konsesi bagi penyandang disabilitas.

UI Siapkan Lahan 8 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Universitas Indonesia telah menyatakan kesediaan menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8 hektare dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, kawasan Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare, sementara lahan yang direncanakan untuk Sekolah Rakyat hanya mencakup sebagian dari kawasan tersebut.

Pemerintah masih perlu menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.

“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.

Gus Ipul berharap proses penyelesaian administrasi dapat segera dilakukan agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tidak mengalami hambatan.

Pemprov DKI dan UI Akan Susun Perjanjian Kerja Sama

Kemensos bersama Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan koordinasi dengan Universitas Indonesia untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan.

Salah satu tahapan yang akan dilakukan adalah peninjauan langsung terhadap lahan yang telah disiapkan.

Setelah peninjauan, Pemprov DKI Jakarta dan UI direncanakan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.

“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkap Gus Ipul.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak universitas dapat berlangsung cepat sehingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat segera terealisasi.

Sekolah Rakyat di Margaguna Jakarta Selatan Direncanakan Diperluas

Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta turut mendiskusikan rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta.

Perluasan tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan, untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam rencana itu, fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta akan direlokasi sehingga lahannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung Sekolah Rakyat.

“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.

Rencana relokasi fasilitas panti sosial tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta.

Kemensos dan Pemprov DKI Perluas Registrasi Ulang Bansos Digital

Di bidang perlindungan sosial, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati kolaborasi untuk memperkuat pemutakhiran data serta registrasi ulang penerima bantuan sosial.

Proses tersebut akan dilakukan melalui program Perlinsos Digital sebagai bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial.

Kerja sama akan ditindaklanjuti melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial akan dilibatkan sebagai relawan Agen Perlinsos.

Para relawan tersebut akan membantu masyarakat melakukan pemutakhiran data dan registrasi ulang bantuan sosial secara digital.

Melalui keterlibatan perangkat wilayah, pemerintah berupaya memperluas jangkauan proses pembaruan data penerima bantuan sosial.

Pemerintah Siapkan Uji Coba Konsesi bagi Penyandang Disabilitas

Pertemuan Gus Ipul dan Pramono Anung juga membahas rencana uji coba penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.

Uji coba tersebut direncanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik.

Sektor transportasi dan kesehatan menjadi perhatian dalam rencana pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pemerintah menargetkan penyandang disabilitas dapat memperoleh akses layanan yang lebih mudah, terjangkau, dan setara.

Pembahasan ini sekaligus menjadi bagian dari kerja sama Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Sejumlah Pejabat Kemensos Hadiri Pertemuan di Balai Kota

Pertemuan antara Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Sosial.

Pejabat yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Kemensos M. Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan juga menghadiri pertemuan tersebut bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.

Melalui sinergi tersebut, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan koordinasi untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat, memperkuat pendataan bantuan sosial, serta mendukung pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026