HOME  ⁄  Nasional

DPR Kaji Dampak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kemenhut Tegaskan Alas Purwo Belum Jadi Lokasi Resmi

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

DPR Kaji Dampak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kemenhut Tegaskan Alas Purwo Belum Jadi Lokasi Resmi
Foto: (Sumber :Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat konferensi pers bersama jajaran Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri..)

Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengkaji keuntungan dan risiko wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menyusul munculnya usulan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua satwa langka tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan kajian diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan terkait pemindahan badak jawa mempertimbangkan aspek konservasi, perlindungan satwa, dan kondisi habitat.

Saan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri konferensi pers bersama jajaran pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, wacana pemindahan badak jawa tidak dapat diputuskan tanpa mempertimbangkan berbagai keuntungan dan risiko yang mungkin timbul.

DPR akan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

DPR Libatkan Komisi IV dan Pemerintah Daerah untuk Kaji Pemindahan Badak Jawa

Saan mengatakan pembahasan mengenai kemungkinan pemindahan badak jawa akan melibatkan Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Selain itu, DPR akan berkoordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah yang selama ini menjadi lokasi habitat badak jawa.

"Di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji," kata Saan.

Menurut Saan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pembahasan mengenai pemindahan satwa langka tersebut dilakukan secara menyeluruh.

Kajian tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan pemindahan badak jawa dari habitat asalnya, tetapi juga menyangkut upaya menjaga keberlangsungan konservasi.

DPR juga akan mengoordinasikan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut.

Saan menegaskan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan perlindungan badak jawa.

Kemenhut Sebut Taman Nasional Alas Purwo Berpotensi Jadi Habitat Kedua

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan Taman Nasional Alas Purwo memiliki potensi untuk dikaji sebagai habitat kedua badak jawa.

Kawasan taman nasional tersebut menjadi salah satu lokasi yang disebut dalam pembahasan mengenai kemungkinan pengembangan habitat bagi satwa langka itu.

Meski demikian, Kemenhut menegaskan bahwa gagasan pemanfaatan Alas Purwo sebagai habitat kedua masih berada pada tahap wacana.

Pemerintah belum menetapkan keputusan resmi mengenai lokasi maupun pelaksanaan pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyampaikan penegasan tersebut melalui keterangan resmi pada Minggu (15/11/2026).

“Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi,” kata Ristianto.

Dengan demikian, penyebutan Alas Purwo sebagai calon habitat kedua belum berarti pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan badak jawa ke kawasan tersebut.

Kemenhut juga menyatakan belum terdapat rencana terperinci mengenai pelaksanaan translokasi badak jawa.

Perlindungan Satwa Langka Jadi Pertimbangan dalam Wacana Translokasi

Wacana pemindahan badak jawa memunculkan perhatian terhadap keberlanjutan konservasi satwa langka yang selama ini hidup di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

DPR menilai pembahasan mengenai pemindahan tersebut harus mempertimbangkan dampak terhadap satwa maupun upaya perlindungan habitatnya.

Selain aspek konservasi, pemerintah dan DPR juga perlu membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan habitat badak jawa.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten menjadi bagian dari rencana koordinasi karena kawasan Ujung Kulon berada di wilayah tersebut.

Sementara itu, potensi Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

DPR berencana mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membahas keuntungan dan risiko dari setiap pilihan kebijakan yang tersedia.

Hingga Selasa (17/11/2026), pemerintah belum menetapkan Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi resmi pemindahan badak jawa maupun mengumumkan keputusan pelaksanaan translokasi.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026