
Pantau - Badan Pengkajian MPR RI tengah mendalami rekonstruksi sistem desentralisasi dan demokrasi lokal, termasuk wacana penerapan sistem hibrida dalam pemilihan kepala daerah yang memungkinkan gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah mengatakan gagasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, legitimasi demokratis, dan partisipasi masyarakat.
Pembahasan dilakukan dalam diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).
Hindun menyampaikan hasil pembahasan tersebut melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
MPR Dalami Wacana Gubernur Dipilih Presiden
Salah satu gagasan yang dibahas Badan Pengkajian MPR RI adalah perubahan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah melalui sistem hibrida.
Dalam skema tersebut, gubernur dapat diangkat atau dipilih oleh Presiden, sedangkan pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Namun, Hindun menegaskan gagasan tersebut masih berada dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, penerapan sistem hibrida harus mempertimbangkan berbagai aspek konstitusional dan demokratis.
"Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat," katanya.
Hindun menjelaskan bahwa evaluasi sistem demokrasi lokal diperlukan karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Persoalan tersebut mencakup tingginya biaya politik, praktik politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat.
Meski demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada pilihan antara pemilihan langsung dan mekanisme lainnya.
Badan Pengkajian MPR juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat, legitimasi kepemimpinan, partisipasi publik, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Evaluasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Jadi Perhatian MPR
Selain sistem pilkada, Badan Pengkajian MPR RI mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Hindun mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kajian tersebut mencakup pembagian kewenangan, hubungan fiskal, kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah, serta keseimbangan kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.
"Akan tetapi, dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah," kata Hindun.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut mengatur otonomi daerah, hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan.
Menurut Hindun, evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah persoalan desentralisasi berasal dari ketentuan konstitusi atau dari pelaksanaan kebijakan di tingkat regulasi dan kelembagaan.
MPR Tidak Ingin Perubahan UUD Dilakukan Tanpa Kajian
Hindun menegaskan bahwa rekonstruksi sistem desentralisasi tidak harus selalu berujung pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, sejumlah persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah mungkin masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan peraturan dan kebijakan.
"Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan," ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga menjadi salah satu pijakan akademik.
Putusan tersebut digunakan untuk mengkaji ruang lingkup frasa "dipilih secara demokratis" sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.
Kajian tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Badan Pengkajian MPR Himpun Masukan Akademisi
Hindun menjelaskan bahwa FGD bertema "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa" bertujuan menghimpun pandangan serta masukan akademik secara menyeluruh.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penerapan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation, terutama apabila hasil kajian nantinya mengarah pada kemungkinan perubahan konstitusi.
Badan Pengkajian MPR RI berharap pembahasan dapat menghasilkan rumusan mengenai penerapan desentralisasi asimetris dan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan.
"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," ujarnya.
Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem pemerintahan daerah yang tetap menjamin kedaulatan rakyat dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




