HOME  ⁄  Nasional

Komisi Informasi dari 30 Daerah Perkuat Transparansi Pemerintahan dalam Rakornas di Palembang

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Komisi Informasi dari 30 Daerah Perkuat Transparansi Pemerintahan dalam Rakornas di Palembang
Foto: Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro saat diwawancarai di Palembang, Rabu 18/11/2026 (sumber: ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Pantau - Komisi Informasi dari 30 daerah di Indonesia memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi tata kelola pemerintahan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).

Rakornas tersebut dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, dengan mengusung tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045".

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran dan kontribusi Komisi Informasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.

Komisi Informasi Dorong Penguatan Transparansi Pemerintahan

Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, berharap Rakornas menghasilkan berbagai langkah positif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Handoko menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat dihasilkan hal-hal baik untuk bangsa dan negara. Keterbukaan informasi harus menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan," kata Handoko.

Menurut Handoko, berbagai pandangan, gagasan, dan masukan dari para narasumber diharapkan dapat dirumuskan menjadi rekomendasi untuk memperkuat kelembagaan Komisi Informasi.

Rekomendasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Sumsel Tekankan Dukungan Anggaran dan Keterbukaan Informasi

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut baik penyelenggaraan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang dan berharap kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

Herman Deru menilai keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah dan lembaga publik untuk semakin terbuka dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, termasuk melalui penyediaan anggaran yang memadai.

Dukungan anggaran dinilai diperlukan agar lembaga yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi dapat menjalankan tugas serta fungsinya secara optimal.

Herman Deru turut mengingatkan bahwa Sumatera Selatan sebelumnya pernah menjadi tuan rumah kegiatan serupa pada 2016.

"Sumsel sebelumnya juga pernah menjadi tuan rumah kegiatan serupa pada 2016. Mudah-mudahan selama berada di Sumsel semuanya merasa nyaman dan kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang baik, baik untuk internal maupun pemerintah dan masyarakat," ujar Herman Deru.

Pemerintah Hadapi Tantangan Komunikasi di Era Media Sosial

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya dalam pemaparan bertema "Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi" pada rangkaian Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia.

Syahganda menjelaskan bahwa data, informasi, dan komunikasi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dalam proses penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Ketiga unsur tersebut memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang lengkap sekaligus memahami kebijakan pemerintah dengan baik.

Namun, menurut Syahganda, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini banyak mengandalkan berbagai platform media sosial.

Perubahan tersebut menuntut pemerintah menyesuaikan strategi komunikasi agar informasi dan kebijakan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat secara efektif.

Syahganda menjelaskan bahwa perkembangan algoritma media sosial turut memengaruhi jenis informasi yang diterima masyarakat serta pola penyebarannya.

Pengaruh algoritma tersebut dapat menyebabkan pesan maupun kebijakan pemerintah tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada publik.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami.

Syahganda Dorong Penguatan Media Pemerintah dan Pengawasan Digital

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Syahganda menilai pemerintah perlu memperkuat platform media yang dimiliki sendiri sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

Selain penguatan media pemerintah, pengawasan terhadap ruang digital juga dinilai perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif.

Penguatan komunikasi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan sekaligus membangun kepercayaan publik.

Syahganda juga menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan data dan penyampaian kebijakan kepada masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan informasi harus disertai kesediaan para pemimpin untuk menerima kritik serta menjalankan pemerintahan yang terbuka terhadap pengawasan.

"Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik," kata Syahganda.

Melalui Rakornas ini, Komisi Informasi dari 30 daerah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju Generasi Emas 2045.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026