
Pantau - Gubernur Papua Barat Dominggus bersama sejumlah bupati menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) I Ribka Haluk untuk meminta kepastian alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus) tahun anggaran 2027 yang direncanakan turun sekitar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertemuan tersebut dilakukan menyusul informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengenai rancangan penurunan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat yang berpotensi memengaruhi pembiayaan pembangunan daerah.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Manokwari, Rabu, 18 November 2026, Dominggus menjelaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kepastian alokasi anggaran untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mau mendapat kepastian soal alokasi DBH Migas Otsus tahun depan, sehingga kami audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri," ujar Dominggus.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali rancangan pengurangan anggaran tersebut sebelum keputusan alokasi DBH Migas Otsus 2027 ditetapkan.
Alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat Berpotensi Berkurang Rp2,186 Triliun
Berdasarkan informasi DJPK Kementerian Keuangan, rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat untuk tahun anggaran 2027 mengalami penurunan sekitar 82 persen dibandingkan alokasi tahun 2026.
Pada tahun anggaran 2026, Papua Barat memperoleh alokasi DBH Migas Otsus sebesar Rp2,666 triliun sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah.
Apabila penurunan sebesar 82 persen tersebut diterapkan, alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat pada 2027 diperkirakan hanya mencapai Rp479,88 miliar.
Dengan perhitungan tersebut, potensi pengurangan anggaran mencapai sekitar Rp2,186 triliun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Angka tersebut masih merupakan perkiraan berdasarkan persentase penurunan yang diinformasikan dan belum menjadi keputusan akhir pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai pengurangan anggaran dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat menghambat upaya percepatan pembangunan, terutama program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Dominggus Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pagu DBH Migas
Gubernur Dominggus menegaskan bahwa DBH Migas merupakan hak daerah penghasil atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara.
Menurutnya, penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi harus memberikan manfaat bagi daerah penghasil melalui dukungan pendanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat memandang penting adanya peninjauan kembali terhadap rancangan pagu DBH Migas Otsus tahun anggaran 2027.
"Tentu kami sangat berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan ulang terhadap pagu DBH Migas Otsus 2027," tegas Dominggus.
Dalam audiensi dengan Wamendagri I Ribka Haluk, Dominggus didampingi Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba, dan Bupati Teluk Wondama Elysa Auri.
Pertemuan tersebut juga diikuti Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuy, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Kehadiran sejumlah kepala daerah tersebut menunjukkan bahwa kepastian alokasi DBH Migas Otsus menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Barat.
Para kepala daerah berkepentingan terhadap keberlanjutan pendanaan pembangunan di wilayah masing-masing, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya menyampaikan secara langsung kebutuhan fiskal daerah kepada pemerintah pusat agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran 2027.
Senator Filep Wamafma Soroti Potensi Pemangkasan Dana Otsus Papua
Rencana penurunan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat juga mendapat perhatian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma.
Filep menegaskan bahwa pemberian status otonomi khusus kepada Papua merupakan bagian dari kebijakan afirmatif negara untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan otonomi khusus juga dirancang untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan pembangunan yang masih menjadi tantangan di wilayah Papua.
Filep berpandangan bahwa tujuan tersebut harus didukung kebijakan pendanaan yang memadai agar program percepatan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Ia turut menyoroti kemungkinan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pengurangan alokasi DBH Migas Otsus maupun Dana Otonomi Khusus Papua.
"Kalau benar pagu DBH Migas Otus maupun Dana Otsus dipangkas karena efisiensi, maka negara melanggar komitmen," ujar Filep.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Filep mengenai kemungkinan konsekuensi kebijakan pengurangan anggaran, bukan kesimpulan bahwa pemerintah pusat telah melakukan pelanggaran hukum.
Filep menilai dukungan pendanaan menjadi bagian penting dari komitmen negara dalam menjalankan kebijakan afirmatif bagi Papua, khususnya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan.
Dana Otsus Papua Memiliki Landasan Hukum Khusus
Pelaksanaan otonomi khusus Papua memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan tersebut memberikan kerangka hukum khusus mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, termasuk pengaturan penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah memperoleh dukungan pendanaan untuk menjalankan berbagai program yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai kepastian alokasi DBH Migas Otsus menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Penurunan alokasi anggaran dalam jumlah besar dinilai perlu mendapatkan pembahasan lebih lanjut agar kebijakan fiskal nasional tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah penghasil sumber daya alam.
Selain itu, pemerintah daerah berharap pengaturan pendanaan otonomi khusus tetap sejalan dengan tujuan mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pemprov Papua Barat Masih Menunggu Keputusan Akhir Pemerintah Pusat
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat informasi mengenai keputusan akhir pemerintah pusat atas permintaan peninjauan kembali rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat tahun anggaran 2027.
Rencana penurunan alokasi sekitar 82 persen masih memerlukan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap audiensi dengan Wamendagri I Ribka Haluk dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh kejelasan mengenai besaran alokasi anggaran yang akan diterima pada 2027.
Kepastian tersebut diperlukan agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyusun perencanaan anggaran secara lebih terukur serta menyesuaikan prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah daerah juga berharap hak daerah penghasil sumber daya alam tetap menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal nasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus Papua Barat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama pemerintah kabupaten terkait terus mendorong adanya kepastian dan dukungan anggaran agar percepatan pembangunan, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan kebijakan otonomi khusus.
- Penulis :
- Leon Weldrick




