
Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026).
Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.
Agenda utama rapat adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset yang sebelumnya telah disetujui Komisi III DPR bersama pemerintah.
"Agenda: Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian keterangan agenda yang dikutip dari laman resmi DPR RI.
Rapat tersebut menjadi tahapan pengambilan keputusan setelah pembahasan tingkat I diselesaikan pada Rabu (18/11/2026).
Komisi III DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI telah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk diteruskan ke rapat paripurna setelah menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi mengenai rancangan undang-undang tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah.
Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Kesepakatan pada pembicaraan tingkat I menjadi dasar untuk membawa RUU Perampasan Aset ke tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Panitia Kerja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Habiburokhman menjelaskan bahwa panitia kerja telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perampasan Aset.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap dan 135 DIM berkaitan dengan perubahan redaksional.
Selain itu, terdapat 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
| Kategori pembahasan | Jumlah DIM |
|---|---|
| DIM tetap | 160 |
| DIM redaksional | 135 |
| DIM substansi | 40 |
| DIM dihapus | 44 |
| DIM substansi baru | 18 |
| Total | 397 |
Habiburokhman menyampaikan bahwa terdapat sedikitnya sepuluh pokok pembahasan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Pembahasan tersebut mencakup ketentuan mengenai tindak pidana, pengelolaan aset, serta mekanisme penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
RUU Perampasan Aset Juga Soroti Investasi dan Perdagangan Saham Bodong
Salah satu materi yang dibahas dalam RUU Perampasan Aset berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi.
Ketentuan tersebut diarahkan untuk mencakup tindak pidana yang berdampak terhadap masyarakat dalam jumlah besar.
Habiburokhman mencontohkan kasus investasi ilegal dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
RUU Tegaskan Ancaman Pidana bagi Pelaku Tetap Berlaku
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Menurutnya, ketentuan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan hukum.
RUU tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Pengelolaan aset direncanakan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi agar prosesnya berlangsung secara profesional dan akuntabel.
Kewenangan pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penjualan aset.
Selain itu, pengaturan juga mencakup mekanisme pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
DPR dan Pemerintah Bawa RUU ke Tahap Pengambilan Keputusan
Dalam rapat kerja Komisi III DPR pada Rabu (18/11/2026), pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej turut menyampaikan pandangannya mengenai RUU Perampasan Aset.
Persetujuan pada tingkat komisi membuka jalan bagi DPR untuk melaksanakan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026) tersebut akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset memperoleh persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.
Hingga agenda rapat diumumkan, RUU Perampasan Aset masih berada pada tahap pengambilan keputusan dan belum dinyatakan resmi menjadi undang-undang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




