
Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat dan dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan kajian hukum, menerima masukan dari berbagai pihak, serta membandingkan penerapan aturan serupa di sejumlah negara.
"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga," kata Habiburokhman seusai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, perbedaan pandangan masyarakat dan para ahli menjadi salah satu pertimbangan DPR dalam menentukan ruang lingkup pengaturan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menegaskan bahwa keputusan tersebut juga didasarkan pada perbedaan karakter hukum antara ketentuan perampasan aset dan pengaturan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar.
DPR Sebut Aturan Kekayaan Tak Wajar Berpotensi Bertentangan dengan HAM
Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III DPR telah melakukan kajian terhadap penerapan konsep illicit enrichment di berbagai negara.
Menurut dia, sejumlah negara tidak menerapkan ketentuan tersebut karena adanya persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.
Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang menurut kajian DPR tidak menerapkan aturan tersebut.
Habiburokhman juga menyinggung Jerman yang disebut pernah menghadapi persoalan konstitusional terkait pengaturan illicit enrichment.
"Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.
Pernyataan mengenai praktik hukum di negara-negara tersebut merupakan penjelasan Habiburokhman atas hasil kajian yang dilakukan DPR.
Menurut dia, masukan dari berbagai unsur masyarakat dan ahli memperkuat pertimbangan untuk tidak memasukkan ketentuan kekayaan tidak wajar ke dalam RUU Perampasan Aset.
Komisi III DPR Bedakan Hukum Formil dan Materiil
Selain mempertimbangkan aspirasi masyarakat, Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan karakter pengaturan dalam RUU Perampasan Aset.
Menurut dia, rancangan undang-undang tersebut disusun sebagai aturan hukum formil yang mengatur tata cara atau prosedur hukum.
Sementara itu, konsep illicit enrichment dinilai termasuk dalam ranah hukum materiil karena berkaitan dengan pengaturan norma hukum.
Perbedaan tersebut menjadi alasan lain mengapa ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar tidak dimasukkan dalam rancangan undang-undang.
Habiburokhman mengatakan pengaturan hukum acara dan norma materiil memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem perundang-undangan.
"Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," katanya.
Dengan pertimbangan tersebut, DPR memilih mempertahankan ruang lingkup RUU Perampasan Aset pada pengaturan yang telah disepakati selama pembahasan.
RUU Perampasan Aset Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR
Sebelumnya, DPR RI menyetujui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri jajaran anggota dewan.
Sebelum persetujuan diberikan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai proses penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Pembahasan rancangan regulasi tersebut turut mempertimbangkan masukan masyarakat mengenai mekanisme perampasan aset dan perlindungan hak warga negara.
Keputusan untuk tidak mengatur illicit enrichment menjadi salah satu hasil pembahasan yang dijelaskan Komisi III DPR setelah rapat paripurna.
DPR Pertahankan Fokus RUU pada Mekanisme Perampasan Aset
Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pandangan mengenai kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurut dia, masukan dari masyarakat dan para ahli menjadi bagian penting dalam menentukan ketentuan yang dapat dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.
DPR juga mempertimbangkan kesesuaian materi pengaturan dengan karakter hukum formil yang menjadi dasar penyusunan RUU tersebut.
Dengan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, rancangan undang-undang tetap difokuskan pada pengaturan mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Persetujuan RUU dalam rapat paripurna menandai selesainya pembahasan di DPR, sementara keputusan mengenai pengecualian aturan kekayaan tidak wajar menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang disampaikan Komisi III.
- Penulis :
- Aditya Yohan




