
Pantau - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah mulai menguji penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dengan skema A30 dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor.
Penggunaan Asbuton dalam program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan material konstruksi dalam negeri, khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Dody menjelaskan bahwa penerapan Asbuton dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi pengolahan, kualitas material, serta efisiensi biaya pembangunan.
"Harapan dari itu untuk mengurangi impor aspal," kata Dody seusai menghadiri Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Dody, pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan Asbuton tanpa mengabaikan aspek keekonomian agar material tersebut dapat bersaing dengan aspal konvensional yang selama ini digunakan.
Pemerintah Uji Campuran Asbuton A30 untuk Pembangunan Jalan Daerah
Dody menerangkan bahwa penerapan Asbuton dalam program Inpres Jalan Daerah menggunakan skema A30, yakni pemanfaatan Asbuton olahan untuk menggantikan 30 persen aspal konvensional dalam campuran perkerasan jalan.
Skema tersebut dipilih sebagai tahapan awal untuk memperluas penggunaan material aspal dalam negeri tanpa langsung menggantikan seluruh kebutuhan aspal konvensional.
Menurut Dody, teknologi yang tersedia saat ini sebenarnya telah memungkinkan penggunaan Asbuton hingga 100 persen dalam campuran material jalan.
Namun, penerapan secara penuh masih menghadapi kendala karena biaya produksi dan harga material yang relatif tinggi.
"Kalau seratus persen agak-agak tergantung teknologi, karena kan sebenarnya seratus persen pun hari ini sudah ada, cuma harganya masih kemahalan," ujar Dody.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mempertimbangkan efisiensi anggaran sebelum meningkatkan penggunaan Asbuton dalam proyek pembangunan maupun pemeliharaan jalan.
Dody menegaskan bahwa kebijakan penggunaan material dalam negeri tidak boleh menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur menjadi lebih mahal dibandingkan penggunaan aspal konvensional.
Menteri PU Targetkan Harga Asbuton Lebih Murah 10–20 Persen
Kementerian PU berharap pengembangan teknologi pengolahan Asbuton dapat menghasilkan material dengan harga yang semakin kompetitif.
Dody menginginkan harga Asbuton olahan dapat ditekan hingga 10–20 persen agar penggunaannya memberikan keuntungan dari sisi efisiensi biaya pembangunan jalan.
Apabila penurunan harga tersebut belum dapat dicapai, pemerintah setidaknya mengharapkan harga Asbuton olahan tidak melebihi harga aspal konvensional yang berlaku saat ini.
"Tapi kalaupun enggak bisa, semahal-mahalnya sama dengan apa, harga aspal hari ini," ucap Dody.
Menurut Dody, pengurangan ketergantungan terhadap aspal impor membutuhkan proses bertahap karena harus mempertimbangkan kemampuan produksi dalam negeri, kesiapan teknologi, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional.
Karena itu, pemerintah belum menetapkan target penghentian seluruh impor aspal pada 2026 meskipun upaya peningkatan pemanfaatan Asbuton terus dilakukan.
Terkait pelaksanaan uji coba dalam program Inpres Jalan Daerah, Dody belum merinci ruas jalan yang akan menjadi lokasi penerapan campuran Asbuton A30.
Ia juga belum menjelaskan volume material yang akan digunakan maupun jadwal evaluasi untuk mengukur hasil penerapan teknologi tersebut.
Kementerian PU Terbitkan Aturan Penggunaan Asbuton hingga 2029
Sebelumnya, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
Peraturan tersebut mulai berlaku pada 26 Mei 2026 dan menjadi salah satu dasar pengaturan penggunaan Asbuton olahan dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan.
Regulasi itu mencakup ketentuan mengenai penggunaan Asbuton olahan, pembinaan teknis, mekanisme pengadaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, hingga pemberian insentif.
Melalui aturan tersebut, Kementerian PU berupaya menyediakan kerangka pelaksanaan yang lebih terarah untuk memperluas penggunaan material konstruksi dalam negeri.
Selain itu, Kementerian PU menetapkan Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 yang mengatur tahapan penggunaan Asbuton olahan dalam pembangunan dan preservasi jalan selama periode 2026–2029.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan Asbuton secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun.
Pada Juli 2026, Kementerian PU juga telah mengumumkan penerapan campuran Asbuton A30 pada sejumlah ruas jalan tol strategis.
Penerapan skema A30 dalam program Inpres Jalan Daerah menjadi kelanjutan kebijakan tersebut sekaligus memperluas penggunaan Asbuton dari proyek jalan tol menuju pembangunan dan penanganan jalan daerah.
Sebanyak 78 Persen Kebutuhan Aspal Nasional Masih Dipenuhi Impor
Berdasarkan data Kementerian PU pada April 2026, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi melalui impor.
Sementara itu, pasokan aspal minyak yang diproduksi di dalam negeri menyumbang sekitar 18 persen dari kebutuhan nasional.
Adapun kontribusi Asbuton olahan baru mencapai sekitar 4 persen dari total kebutuhan aspal nasional.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan aspal impor untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Kementerian PU mencatat kebutuhan aspal nasional pada 2024 mencapai sekitar 1,056 juta ton.
Seiring meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kebutuhan aspal nasional diproyeksikan bertambah menjadi sekitar 1,5 juta ton per tahun.
Peningkatan kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya aspal dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.
Pemanfaatan Asbuton Berpotensi Hemat Devisa Rp4,08 Triliun per Tahun
Kementerian PU sebelumnya memperkirakan peningkatan pemanfaatan Asbuton berpotensi memberikan penghematan devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahun.
Selain penghematan devisa, penggunaan Asbuton juga diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun per tahun.
Potensi manfaat ekonomi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan penggunaan Asbuton sebagai alternatif material aspal impor.
Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan efisiensi harga, kualitas material, dan kesiapan teknologi sebagai faktor utama sebelum meningkatkan penggunaan Asbuton dalam skala lebih besar.
Melalui penerapan skema A30 pada program Inpres Jalan Daerah, Kementerian PU berupaya memperluas penggunaan material konstruksi dalam negeri sekaligus menjaga biaya pembangunan infrastruktur tetap kompetitif.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor, meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, serta mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya




