HOME  ⁄  Nasional

Polda NTT Temukan Penampungan Pekerja Migran Tak Layak di Kupang, 94 CPMI dari Tiga Perusahaan Diperiksa

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Polda NTT Temukan Penampungan Pekerja Migran Tak Layak di Kupang, 94 CPMI dari Tiga Perusahaan Diperiksa
Foto: Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu saat berdialog dengan CPMI di Kupang (sumber: Polda NTT)

Pantau - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menemukan sejumlah fasilitas penampungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan saat memeriksa tiga perusahaan penempatan pekerja migran di Kota Kupang.

Pemeriksaan tersebut dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Nova Irone Surentu mengatakan pemeriksaan merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berjalan sesuai ketentuan.

"Dari hasil pengecekan, ditemukan beberapa ruangan penampungan yang dinilai kurang layak untuk ditempati calon pekerja migran. Kondisi tersebut menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dengan meminta pihak pengelola melakukan pembenahan," kata Nova di Kupang, Kamis.

Tiga perusahaan yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah PT Falia Sinatrya Sejati, PT Berhasil Langgeng Kencana, dan PT Gasindo Buala Sari.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mendata sebanyak 94 CPMI yang berada di fasilitas penampungan ketiga perusahaan.

Polisi Temukan Fasilitas Penampungan Tak Layak di Dua Perusahaan

Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 30 CPMI berada di PT Falia Sinatrya Sejati, 32 CPMI di PT Berhasil Langgeng Kencana, dan 32 CPMI lainnya di PT Gasindo Buala Sari.

Saat memeriksa PT Falia Sinatrya Sejati, petugas menemukan fasilitas penampungan yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal sementara maupun lokasi pelatihan kerja bagi calon pekerja migran.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditres PPA dan PPO Polda NTT berencana memanggil kepala cabang atau penanggung jawab perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi fasilitas penampungan.

Pemanggilan itu juga bertujuan mendalami pengelolaan fasilitas yang digunakan para CPMI selama menjalani persiapan keberangkatan ke luar negeri.

Sementara itu, pemeriksaan di PT Gasindo Buala Sari menemukan sebanyak 32 CPMI yang sedang menjalani proses persiapan penempatan kerja.

Dari jumlah tersebut, dua CPMI tercatat memiliki negara tujuan Singapura, sedangkan 30 orang lainnya direncanakan bekerja di Malaysia.

Petugas juga menemukan sejumlah ruangan penampungan di PT Gasindo Buala Sari yang kondisinya dinilai kurang layak untuk ditempati calon pekerja migran.

Atas temuan tersebut, Polda NTT meminta pengelola perusahaan segera melakukan pembenahan agar fasilitas penampungan memenuhi standar kelayakan bagi para CPMI.

Selain memeriksa kondisi bangunan, petugas melakukan pendataan identitas serta pengecekan kelengkapan dokumen administrasi para calon pekerja migran.

Pemeriksaan juga mencakup kontrak kerja, mekanisme perekrutan, serta rencana penempatan tenaga kerja ke negara tujuan masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses perekrutan dan penempatan CPMI sesuai ketentuan sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.

Polda NTT Ingatkan CPMI Waspadai Modus Perdagangan Orang

Dalam kegiatan pemeriksaan, Kombes Pol. Nova Irone Surentu turut memberikan edukasi kepada para CPMI mengenai bahaya perdagangan orang dan berbagai modus perekrutan tenaga kerja ilegal.

Nova mengingatkan calon pekerja migran agar memahami hak dan kewajiban mereka sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

Para CPMI juga diminta memastikan kejelasan dokumen administrasi, kontrak kerja, identitas perusahaan perekrut, serta negara tujuan penempatan.

Menurut Nova, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi apabila tidak disertai informasi yang jelas mengenai proses perekrutan dan perjanjian kerja.

Kewaspadaan tersebut diperlukan untuk menghindari risiko eksploitasi, kekerasan, maupun tindak pidana perdagangan orang yang dapat menimpa pekerja migran.

Sebagai bentuk perlindungan, petugas Polda NTT turut membagikan nomor kontak kepada para CPMI untuk mempermudah penyampaian laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

"Kami juga membagikan nomor kontak kepada para calon pekerja migran agar mereka dapat melaporkan apabila mengalami kekerasan, eksploitasi, perekrutan anak di bawah umur, maupun indikasi perdagangan orang," ujar Nova.

Nomor kontak tersebut diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara calon pekerja migran dan kepolisian apabila mereka mengalami atau mengetahui dugaan tindak pidana selama proses perekrutan maupun penempatan kerja.

Tiga Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Akan Diawasi Berkala

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan, Polda NTT akan meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap PT Falia Sinatrya Sejati, PT Berhasil Langgeng Kencana, dan PT Gasindo Buala Sari.

Pengawasan lanjutan akan mencakup verifikasi identitas CPMI, pemeriksaan dokumen administrasi, penelaahan kontrak kerja, serta evaluasi mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Polda NTT juga akan memastikan pengelola perusahaan menindaklanjuti temuan fasilitas penampungan yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.

Melalui pemeriksaan dan pengawasan berkelanjutan, kepolisian berupaya meningkatkan perlindungan terhadap calon pekerja migran sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026