HOME  ⁄  Nasional

Kementerian ESDM Tuntaskan Pengalihan Hak Partisipasi 10 Persen di 13 Wilayah Kerja Migas, Libatkan 14 BUMD

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Kementerian ESDM Tuntaskan Pengalihan Hak Partisipasi 10 Persen di 13 Wilayah Kerja Migas, Libatkan 14 BUMD
Foto: (Sumber :Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam. (ANTARA/HO-ESDM).)

Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen telah selesai dilaksanakan di 13 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dengan melibatkan 14 badan usaha milik daerah (BUMD) pengelola.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan tata kelola BUMD dalam mengelola hak partisipasi tersebut.

“Mengawal hak daerah perlu disertai pemahaman atas kewajiban, penguatan kelembagaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam,” ujar Rizwi dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sejumlah wilayah kerja yang telah menyelesaikan pengalihan PI 10 persen antara lain WK Offshore North West Java (ONWJ) yang disetujui pada 17 Mei 2018, WK Sanga Sanga pada 22 Januari 2025, serta WK Bentu pada 19 Mei 2026.

Kementerian ESDM Tekankan Transparansi Pengelolaan BUMD

Rizwi menekankan keberhasilan pengalihan hak partisipasi harus diikuti dengan pengelolaan BUMD secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Penguatan tata kelola tersebut mencakup pencatatan akuntansi, pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, transparansi data lifting dan biaya operasi, serta mitigasi risiko usaha.

Adapun PI 10 persen merupakan hak partisipasi dengan besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD atau badan usaha milik negara (BUMN).

Pemerintah Perkuat Pemenuhan Kebutuhan Energi Domestik

Selain pengalihan PI 10 persen, Kementerian ESDM menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Kebijakan tersebut bertujuan menjamin ketersediaan pasokan energi dalam negeri sekaligus memperkuat peran BUMD dalam rantai pasok energi di daerah.

“DMO adalah kewajiban kontraktor untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri. Ini merupakan bagian dari amanat Kontrak Kerja Sama untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah memastikan bahwa produksi migas kita pertama-tama diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor,” ujar Rizwi.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026