
Pantau - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan berarti DPR meninggalkan cita-cita untuk memiskinkan koruptor.
Menurutnya, undang-undang tersebut tetap berpegang pada prinsip crime does not pay atau kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelakunya.
"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman Jelaskan Alasan Illicit Enrichment Tidak Dimasukkan
Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan hukum acara atau hukum formil yang mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset hasil kejahatan.
Sementara itu, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, merupakan bagian dari hukum pidana materiil.
"Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," kata dia.
Menurut Habiburokhman, upaya pemulihan aset negara selama ini kerap mengalami hambatan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.
Melalui UU Perampasan Aset, negara kini dapat mengejar aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar meskipun menghadapi kondisi tersebut.
UU Perampasan Aset Tidak Hanya Menyasar Koruptor
Habiburokhman mengatakan cakupan tindak pidana yang diatur dalam UU Perampasan Aset juga diperluas dan tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi.
Undang-undang tersebut turut menyasar tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Selain itu, Habiburokhman menyebut ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan.
Ia memastikan seluruh ketentuan tersebut berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan




