
Pantau - Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan UU Perampasan Aset.
Habiburokhman menegaskan tidak mempermasalahkan langkah ICW karena DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Habiburokhman Klaim Seluruh Pembahasan Berlangsung Terbuka
Habiburokhman mengatakan draf awal RUU Perampasan Aset telah diunggah melalui kanal resmi Kementerian Hukum sejak penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah kepada Panja.
Ia menyebut seluruh tahapan pembahasan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat Panja, hingga pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI, berlangsung secara terbuka.
Seluruh rangkaian rapat tersebut juga disebut dapat diakses masyarakat melalui siaran langsung TVR Parlemen dan kanal YouTube DPR RI.
“Jadi, kurang terbuka apa lagi? Seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan langsung melalui TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, bahkan dihadiri mahasiswa magang,” tegasnya.
Sebut ICW Tidak Pernah Mengajukan Diri sebagai Narasumber
Menanggapi kritik ICW terkait keterlibatan masyarakat sipil, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber dalam RDPU.
Dari sekitar 90 pihak yang mengajukan diri, sebanyak 87 pihak mendapat kesempatan menyampaikan masukan secara langsung.
“Kalau soal ICW tidak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodasi hanya 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut juga menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis kepada Panja.
“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tetapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ungkapnya.
ICW Soroti Substansi dan Transparansi UU Perampasan Aset
Sebelumnya, ICW menyampaikan penolakan terhadap UU Perampasan Aset yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
ICW bahkan menyebut RUU Perampasan Aset yang disahkan tersebut sebagai versi “palsu” karena dinilai mengalami banyak perubahan dari substansi yang diperjuangkan masyarakat sipil.
Sejumlah ketentuan yang dipersoalkan ICW antara lain penghapusan aturan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar serta penerapan prinsip nonretroaktif yang dinilai membatasi perampasan hasil tindak pidana pada masa lalu.
ICW juga menilai proses pembahasan tidak transparan karena draf RUU, Naskah Akademik, dan DIM tidak dipublikasikan secara memadai melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.
Organisasi antikorupsi tersebut mengaku telah berupaya meminta keterbukaan dokumen, termasuk melayangkan somasi kepada pihak terkait, tetapi tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
Atas persoalan tersebut, ICW melaporkan Habiburokhman dan Puan Maharani ke MKD DPR RI terkait dugaan pelanggaran etik.
Habiburokhman menegaskan DPR tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun menempuh mekanisme pengaduan melalui MKD.
- Penulis :
- Aditya Yohan




