Pantau.com - Wakil Sektaris Jenderal PAN (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar pemilihan pimpinan MPR ke depan dilakukan secara musyawarah dan mufakat di mana semua kelompok fraksi dan DPD terwakili dalam pimpinan.
Untuk itu, Saleh mengusulkan ke depan komposisi pimpinan MPR menjadi 10 pimpinan. Di mana nanti dari 10 kursi itu akan diisi oleh 9 fraksi dan 1 kelompok DPD.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pantau.com, Senin (12/8/2019).
Baca Juga: PDIP Ingin Tak Ada Sekat Koalisi Jokowi dan Prabowo di Paket Pimpinan MPR
Menurutnya musyawarah mufakat perlu diaktualisasikan saat ini. Ia mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan perwujudan demokrasi pancasila.
Sementara terkait dengan syarat yang dipasang oleh PDIP yang meminta jika ingin berkoalisi dalam paket pimpinan MPR harus mendukung penghidupan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Saleh menyebut saat ini semua fraksi partai dan kelompok DPD mayoritas menyetujui hal tersebut.
"Terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 dan agenda menghidupkan kembali GBHN, semua fraksi dan kelompok DPD yang ada di MPR saat ini sudah menyetujuinya. Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, point-point penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini," tandasnya.
Baca Juga: PAN: Ketua MPR Belum Tentu dari Partai Koalisi Jokowi
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
