Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ke depan bisa saja naik maupun turun dari ketentuan yang berlaku saat ini, tergantung hasil musyawarah antarpartai politik. Namun, ia belum bersedia menyebut angka definitif yang tengah dibahas.
"Angka definitif saya belum bisa sebutkan. Karena saya pikir itu adalah hal yang nanti biarlah para ketua umum parpol yang kemudian akan menyampaikan," ujar Eddy kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).
Eddy menegaskan, keputusan mengenai besaran parliamentary threshold perlu dihasilkan melalui proses musyawarah dan konsensus di antara pimpinan partai politik.
"Kita maunya bahwa pembahasan itu dilaksanakan dengan sebuah konsensus. Syukur-syukur konsensusnya itu bulat. Apakah itu ada kenaikan, ada penurunan, dan lain-lain, apapun itu dibahas secara musyawarah mufakat di antara para pimpinan partai politik," kata Eddy.
Menurutnya, berapa pun angka yang nantinya disepakati, keputusan tersebut harus merupakan hasil pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam oleh pimpinan partai politik.
"Apapun yang nanti akan diputuskan di forum para pimpinan parpol, tentu itu adalah keputusan yang dicapai yang terbaik untuk partai-partai politik semua," tuturnya.
Isu Suara Terbuang Ikut Jadi Perhatian
Eddy tak menampik adanya potensi meningkatnya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi apabila parliamentary threshold ditetapkan pada angka tertentu. Menurutnya, persoalan suara terbuang tersebut juga perlu menjadi bagian dari pembahasan bersama.
"Masalah suara terbuang ini juga nanti akan dibahas bersama-sama. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pemilihan yang berkualitas," jelas Eddy.
Ia menyebut besaran parliamentary threshold, baik 3 persen, 4 persen, 5 persen, maupun angka lainnya, perlu ditempatkan dalam kerangka pembenahan sistem Pemilu secara keseluruhan, bukan dibahas secara terpisah.
Pembenahan Pemilu Jangan Berhenti di Angka Threshold
Menurut Eddy, sejumlah persoalan yang muncul dalam Pemilu sebelumnya, termasuk pelanggaran Pemilu dan praktik politik uang, juga perlu mendapat perhatian serius agar tidak terulang.
"Jangan lupa bahwa kita akan mencari pemilu yang berkualitas dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi di pemilu sebelumnya, misalkan saja pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk juga permasalahan money politics yang besar," terangnya.
Karena itu, Eddy menilai pembahasan sistem Pemilu ke depan tidak cukup hanya berfokus pada besaran parliamentary threshold. Berbagai persoalan lain yang berpengaruh terhadap kualitas Pemilu, menurutnya, juga perlu dibahas secara bersamaan.
"Hal-hal lain saya kira juga perlu kita fokuskan. Ujung-ujungnya bagaimana kualitas pemilu kita itu bisa ditingkatkan," pungkas Eddy.
- Penulis :
- Khalied Malvino
