Pantau.com - Presiden RI Joko Widodo tampaknya membuka ruang untuk kubu oposisi bergabung dalam kabinet. Apalagi Presiden pada pekan lalu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Oktober 2019 dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 11 Oktober 2019. Selain itu juga Jokowi mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana.
Dari partai yang sebelumnya bergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur untuk mengusung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 hanya PKS lah yang belum mendapatkan undangan Jokowi ke Istana.
Baca Juga: Soal Gerindra Merapat, Akbar Tanjung: Tokohnya Berkompetensi, Why Not?
Menjawab hal itu, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid angakat bicara. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, persoalannya adalah kapan waktu terbaik untuk pertemuan tersebut.
"Ya (pertemuan) setelah kemudian tidak ada kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan sebagainya," ungkap Hidayat saat ditemui usai mengunjungi Istana sebagai wakil ketua MPR membahas perihal persiapan pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Rabu (16/10/2019).
Hidayat menegaskan bahwa tidak apa-apa bila PKS bertindak sendirian sebagai oposisi di DPR.
"Dalam sistem presidensial semacam ini seharusnya seluruh anggota DPR itu melakukan kontrol. Kalau program pemerintahnya tidak bagus, bermasalah, anda lihat rapat-rapat di komisi semuanya begitu kritis terhadap program pemerintah. Jadi kami tidak takut sendirian karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye," jelas Hidayat.
Baqgi PKS menurut Hidayat, masalah undang-mengundang itu hanya hal yang biasa. Menurutnya semua hanya masalah waktu. Dan ia meminta jika para elite bertemu jangan diartikan sebagai ini bergabung ke dalam koalisi.
"Secara prinsip, PKS biasa diundang dan biasa mengundang. Kita berpolitik itu bersilaturahim, tapi timing juga dipentingkan, jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri padahal katanya komposisi menteri antara profesional partai dan profesional non-partai," ucap Hidayat.
Baca Juga: Puan Temui Jokowi di Istana, Ditanya Koalisi Malah Tunjuk Muhaimin
Sementara di sisi lain berbicara soal kabinet, bila jatah untuk partai hanya 40 persen dari total jumlah kabinet, maka dengan 34 kementerian berarti hanya ada sekitar 16 menteri untuk partai, padahal partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin lebih dari 6 partai.
"Saya tahu ada keinginan (pertemuan Jokowi-PKS) ini, saya tahu dan saya diberitahu bahwa ada keinginan untuk pertemuan dengan Presiden PKS, dan Presiden PKS sudah memberikan jawabannya. Pertemuan itu baik-baik saja tapi timing-nya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan salah paham," tandasnya
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
