Pantau - Serangan siber ransomware menjebol Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini mengakibatkan lumpuhnya banyak layanan publik di berbagai instansi.
Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan ikut menyoroti hal tersebut. Pasalnya layanan keimigrasian sempat lumpuh total beberapa waktu lalu. Aznil menilai Menkominfo Budi Arie Setiadi gagal dalam melindungi Pusat Data Nasional dan harus bertanggung jawab penuh.
"Saya harap Budi Arie punya rasa malu dan segera mundur. Kasus ini tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya negara ini dikelola berdasarkan jatah politik, bukan kompetensi," ujar Aznil Tan kepada media di Jakarta, 27 Juni 2024.
Lebih lanjut, aktivis 98 ini menegaskan bahwa terganggunya layanan keimigrasian menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan konstitusi negara untuk melindungi bangsa Indonesia.
"Jebolnya sistem imigrasi ini bisa berdampak pada hilangnya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Sindikat penyelundupan manusia dan perdagangan manusia pasti memanfaatkan kekacauan ini. Begitu juga dengan pendataan penduduk yang berimigrasi, semakin kacau balau," jelasnya.
Atas insiden ini, Aznil Tan mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan memeriksa Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait jebolnya Pusat Data Nasional tersebut.
"Kerugian negara akibat jebolnya PDN ini sangat besar. Oleh karena itu, saya mendesak investigasi segera dilakukan, dan para pejabat di Menkominfo harus diperiksa atas ketidakmampuan mereka. Terutama, menterinya harus bertanggung jawab penuh," tegasnya.
Aznil Tan meyakini bahwa sampai saat ini sistem keimigrasian belum sepenuhnya pulih, meskipun pihak imigrasi mengklaim sudah melakukan pemulihan.
"Tidak semudah itu memulihkan sistem seperti sediakala. Kerusakan ini merusak seluruh layanan. Setidaknya, dampak serangan siber ini berpotensi menyebabkan kebocoran data dan pendataan keimigrasian yang tidak lagi akurat," paparnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta agar dilakukan investigasi menyeluruh dan memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.
Sebagaimana diketahui, data yang tersimpan dalam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware disebut tidak bisa di-recovery atau diselamatkan lagi.
Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data maupun sistem setelah berhasil masuk ke dalam jaringan. Akibatnya, server menjadi down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama beberapa hari terakhir.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
- Editor :
- Sofian Faiq
