Pantau - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya dalam mencari solusi atas ketidakpastian status tenaga honorer.
Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tenaga honorer kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya Komisi II DPR RI, agar turut mengawal penyelesaian masalah ini.
"Kami akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II untuk menyelenggarakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Tujuannya jelas, yakni mencari kejelasan regulasi serta solusi konkret bagi tenaga honorer," ujar Netty dalam audiensi dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Netty menekankan, persoalan tenaga honorer bukan sekadar isu administratif, melainkan juga berkaitan dengan regulasi yang masih tumpang-tindih.
Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap kebijakan sistem kepegawaian, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mekanisme rekrutmen tenaga honorer.
Baca Juga: Aliansi Honorer Demo di DPR, Tuntut Kepastian Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
"Kami ingin ada penyelarasan dalam regulasi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sistem rekrutmen harus diperbaiki agar tidak terus-menerus menciptakan ketidakpastian bagi tenaga honorer," jelasnya.
BAM DPR RI juga menyoroti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh 20.000 tenaga honorer, mewakili 1,7 juta pegawai honorer dari berbagai daerah di Indonesia. Netty menegaskan bahwa besarnya jumlah peserta aksi menunjukkan bahwa permasalahan tenaga honorer bukan sekadar angka di atas kertas.
"Mereka adalah pekerja yang telah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Karena itu, kami di DPR merasa bertanggung jawab untuk mengawal penyelesaian masalah ini," tegas Netty.
Sebagai tindak lanjut, BAM DPR RI akan mendorong pembahasan status tenaga honorer di AKD dan memastikan rekomendasi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Isu tenaga honorer tidak boleh terus berulang di setiap periode pemerintahan. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikannya," pungkas Netty.
- Penulis :
- Aditya Andreas
