
Pantau - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk merespons terkait aksi protes yang bertajuk "Indonesia Gelap." Aksi tersebut menuntut terhadap sejumlah isu nasional yang dianggap belum mendapat penyelesaian.
Meskipun Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, melainkan terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah yang ada.
"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," kata Prasetyo, Selasa (18/2/2025).
Baca juga: Tanggapi Aksi Mahasiswa 'Indonesia Gelap', Pimpinan DPR: Bagian dari Aspirasi
Adanya aksi yang digelar pada Senin (17/2) kemarin di Jakarta merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanipulasi atau membelokkan isu-isu dari fakta yang sebenarnya.
"Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," ujarnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia pun meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu. Sebab, pemerintah melalui Menteri Keuangan pun sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.
Kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurutnya, meskipun ada penyesuaian anggaran di beberapa sektor, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.
"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tuturnya.
Efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memangkas alokasi dana yang kurang produktif, seperti untuk seminar dan acara seremonial. Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," kata Prasetyo.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Diwanti-wanti Tak Timbulkan Masalah Baru
- Penulis :
- Laury Kaniasti
- Editor :
- Laury Kaniasti