Pantau - Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai fondasi untuk membangun ketahanan kawasan dan global dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Amerika Serikat, pada 30–31 Oktober 2026.
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa ketahanan nasional, kawasan, dan global memiliki keterkaitan erat sehingga membutuhkan kerja sama multilateral yang efektif.
“Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global,” demikian pesan utama Indonesia yang disampaikan Arrmanatha, berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Arrmanatha mengikuti tiga sesi pleno yang membahas persoalan geopolitik, ketahanan energi, serta keberlanjutan rantai pasok global.
Indonesia menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap stabilitas dan pembangunan ekonomi dunia.
Indonesia Serukan Deeskalasi Konflik dan Dialog Internasional
Dalam sesi pleno yang membahas geopolitik, Menteri Luar Negeri RI menyoroti dampak konflik antarnegara terhadap stabilitas internasional.
Arrmanatha menilai konflik geopolitik memberikan tekanan besar terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Indonesia menyerukan agar seluruh pihak mengutamakan upaya penurunan ketegangan atau deeskalasi konflik.
Pemerintah Indonesia juga mendorong penyelesaian persoalan internasional melalui dialog dan pengembangan kerja sama yang konstruktif.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak konflik terhadap stabilitas kawasan dan global.
Selain itu, Indonesia kembali menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya dalam aktivitas pelayaran dan navigasi.
Arrmanatha menekankan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 harus dihormati sebagai landasan hukum internasional yang menjamin kebebasan navigasi.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari posisi Indonesia dalam mendorong stabilitas internasional berdasarkan aturan yang disepakati bersama.
Indonesia Perkuat Ketahanan Energi melalui B50 dan PLTS 100 GW
Pada sesi pleno energi, Indonesia menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.
Arrmanatha menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kemandirian energi melalui berbagai program strategis.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan program biodiesel B50 untuk mendukung pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
Indonesia juga mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).
Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa tantangan dan krisis energi seharusnya menjadi dorongan untuk mempercepat peralihan menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.
“Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya,” kata Menlu RI.
Melalui penguatan kemandirian energi, Indonesia berupaya meningkatkan kemampuan nasional dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi pasokan energi.
RI Dorong Penguatan Rantai Pasok dan Perdagangan Multilateral
Dalam sesi pleno mengenai rantai pasok, Indonesia menyoroti pentingnya menjaga kepastian distribusi dan produksi barang di tingkat global.
Arrmanatha menekankan perlunya penguatan sistem perdagangan multilateral agar mampu menghadapi berbagai gangguan yang muncul akibat perkembangan situasi internasional.
Indonesia juga mengusulkan peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi gangguan terhadap rantai pasok global.
Selain kesiapsiagaan, pemerintah menilai ketersediaan pembiayaan jangka panjang dengan biaya terjangkau menjadi faktor penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok.
Arrmanatha turut menyoroti perlunya pengembangan lebih banyak pusat produksi di berbagai kawasan dunia.
Menurutnya, negara-negara berkembang perlu memperoleh kesempatan lebih besar untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemitraan teknologi yang memberikan manfaat bagi negara berkembang.
Indonesia memandang penguatan pusat produksi dan kerja sama teknologi sebagai bagian dari upaya membangun sistem rantai pasok internasional yang lebih tangguh.
Menlu RI Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sejumlah Negara
Selain menghadiri tiga sesi pleno, Arrmanatha Nasir juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri negara mitra.
Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan dari Turkiye, Rusia, Inggris, Kanada, Arab Saudi, serta sejumlah negara sahabat lainnya.
Agenda bilateral tersebut berlangsung di sela-sela pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Amerika Serikat dalam forum G20.
Rangkaian agenda tersebut dijadwalkan mencapai puncaknya melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Miami, Amerika Serikat, pada Desember 2026.
Melalui forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan pentingnya kerja sama multilateral untuk memperkuat ketahanan nasional, kawasan, dan global dalam menghadapi tantangan geopolitik, energi, serta perdagangan internasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
