Pantau - Pemimpin Partai Yashar sekaligus tokoh oposisi Israel, Gadi Eisenkot, berpeluang memperoleh mandat pertama untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan umum legislatif pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan partai dengan mayoritas kursi di parlemen.
Presiden Israel Isaac Herzog telah menyampaikan rencana untuk memberikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Eisenkot, sebagaimana diumumkan juru bicara otoritas Israel pada Sabtu (7/11/2026).
Herzog dijadwalkan mengundang Eisenkot ke kediaman resmi kenegaraan untuk menyerahkan mandat tersebut pada Minggu (8/11/2026) pukul 17.00 waktu setempat atau 22.00 WIB.
Keputusan tersebut menyusul rekomendasi dari fraksi-fraksi parlemen yang mewakili 67 anggota Knesset agar Eisenkot mendapat kesempatan pertama membentuk pemerintahan.
Sementara itu, sebanyak 46 anggota parlemen merekomendasikan Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu dan tujuh anggota lainnya tidak memberikan rekomendasi.
Eisenkot Diberi Waktu 28 Hari Membentuk Pemerintahan
Juru bicara Herzog menyatakan Presiden Israel telah melakukan pembicaraan mendalam dengan sejumlah tokoh dari berbagai kelompok politik, termasuk Netanyahu dan Eisenkot.
Konsultasi tersebut dilakukan untuk menentukan tokoh yang memiliki peluang memperoleh dukungan parlemen dalam membentuk pemerintahan baru.
Setelah menerima mandat resmi, Eisenkot akan memiliki waktu 28 hari untuk menyusun pemerintahan.
Apabila diperlukan, masa pembentukan pemerintahan dapat diperpanjang hingga 14 hari untuk melanjutkan perundingan politik.
Sebelumnya, setelah menyelesaikan konsultasi dengan fraksi-fraksi parlemen pada Kamis (5/11/2026), Herzog menyatakan masih membutuhkan pembicaraan tambahan sebelum mengambil keputusan.
Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kepentingan antarkelompok politik, termasuk perselisihan mengenai pembagian posisi dalam kabinet.
Hasil Pemilu Israel Tidak Menghasilkan Mayoritas
Pemilihan legislatif Israel pada 27 Oktober 2026 menghasilkan komposisi parlemen yang terfragmentasi tanpa satu partai pun memperoleh sedikitnya 61 kursi dari total 120 anggota Knesset.
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memperoleh 27 kursi dan tetap menjadi partai terbesar di parlemen.
Sementara itu, Partai Yashar pimpinan Eisenkot meraih 21 kursi.
Berdasarkan hasil akhir pemilu, blok Netanyahu menguasai 53 kursi, sedangkan blok oposisi memperoleh 48 kursi.
Dua partai Arab, yakni Joint List dan Ra'am, memperoleh 19 kursi lainnya.
Gabungan kelompok politik yang mewakili 67 kursi kemudian merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan baru.
Namun, sejumlah partai yang mendukung Eisenkot menolak pembentukan pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab.
Perbedaan sikap tersebut membuat Eisenkot harus mencari dukungan tambahan untuk mencapai mayoritas atau mempertimbangkan pembentukan pemerintahan minoritas dengan dukungan dari luar koalisi.
Perselisihan Politik Jadi Tantangan Pembentukan Kabinet
Partai Taurat Yudaisme Bersatu (UTJ), yang berasal dari koalisi Netanyahu, tidak memberikan rekomendasi calon kepala pemerintahan.
Sikap tersebut berkaitan dengan perselisihan mengenai pengecualian warga Yahudi ultra-Ortodoks dari kewajiban mengikuti dinas militer.
Di tengah perbedaan kepentingan tersebut, Eisenkot menghadapi tantangan menyatukan partai-partai yang menolak kelanjutan pemerintahan Netanyahu.
Apabila gagal membentuk pemerintahan dalam batas waktu yang ditetapkan, Israel akan memasuki tahap perundingan politik berikutnya.
Selama proses pembentukan kabinet berlangsung, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan sementara.
Netanyahu Masih Hadapi Perkara Hukum
Netanyahu merupakan salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama dalam sejarah pemerintahan Israel.
Ia pertama kali menjabat pada 1996 hingga 1999, kemudian kembali memimpin pada 2009 hingga 2021 dan menjabat lagi sejak Desember 2022.
Sejak 2020, Netanyahu menghadapi dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga perkara korupsi yang berbeda.
Netanyahu membantah seluruh tuduhan tersebut.
Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu sejak November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
- Penulis :
- Gerry Eka
