Pantau - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menyatakan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang lebih tepat dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bis listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin dalam sosialisasi rencana kebijakan perbaikan kualitas BBM dan penyaluran subsidi BBM tepat beberapa waktu lalu.
"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," kata Rachmat dikutip seperti dalam keterangannya, Selasa (17/9/2024).
Diketahui, pemerintah merencanakan BBM bersubsidi akan dibatasi bagi kendaraan roda empat dengan volume ruang silinder (cc) besar. Bagi motor dan mobil dengan cc kecil masih dapat menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi.
"Hanya sedikit yang akan terdampak dari kebijakan ini, di bawah tujuh persen kendaraan. Ini kita lakukan untuk melindungi lebih dari 93 persen kendaraan," jelasnya.
Rachmat menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Indef Minta Pemerintah Kaji Ulang soal Pembatasan Pertalite: Perlu Dipertimbangkan Lagi
Ia menampik anggapan bahwa rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil.
"Rencana kebijakan ini sudah dirancang sedemikian rupa justru untuk melindungi kelas menengah. Kelas menengah akan terlindungi karena masih dapat mengakses BBM bersubsidi yang kualitasnya diperbaiki dan rendah polusi," ujarnya.
- Penulis :
- Sofian Faiq
- Editor :
- Sofian Faiq
