HOME  ⁄  Pertambangan

Bahlil Pastikan Revisi RKAB Vale Dituntaskan, Tambahan Kuota Produksi Bergantung pada Kinerja

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Bahlil Pastikan Revisi RKAB Vale Dituntaskan, Tambahan Kuota Produksi Bergantung pada Kinerja
Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 16/9/2026 (sumber: ANTARA/Putu Indah Savitri)

Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale Indonesia Tbk menjadi perhatian Kementerian ESDM untuk segera dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Akan menjadi atensi saya untuk bisa kita tuntaskan,” ungkap Bahlil.

Bahlil Tegaskan Kuota Vale Tidak Dipangkas

Bahlil menegaskan pemerintah tidak melakukan pemangkasan kuota produksi dalam RKAB perusahaan pelat merah.

Ia merujuk pada RKAB PT Bukit Asam dan PT Antam yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah.

Menurut Bahlil, kuota produksi PT Vale Indonesia juga tidak dipotong oleh pemerintah.

Ia menjelaskan persoalan Vale bukan berupa pemotongan kuota, melainkan perusahaan tersebut mengajukan permintaan tambahan kuota produksi.

“Vale itu bukan dipotong. Kami kasih (kuota produksi), tetapi dia minta tambah,” kata Bahlil.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan persetujuan terhadap RKAB tahap pertama PT Vale Indonesia.

Setelah memperoleh persetujuan tersebut, Vale kemudian mengajukan revisi RKAB dengan meminta tambahan kuota produksi.

Bahlil menjelaskan pemberian tambahan kuota akan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

Perusahaan dengan kinerja yang dinilai baik memiliki peluang memperoleh kuota sesuai dengan kinerjanya.

Selain berkomitmen menuntaskan persoalan RKAB Vale, Bahlil meminta perusahaan tersebut memperbaiki kinerjanya.

“Kami memberikan tambah itu sesuai kinerja. Kalau kinerjanya bagus, kami kasih bagus. RKAB sekali lagi akan saya tuntaskan, menyangkut dengan Vale. Tetapi kinerja juga harus diperbaiki,” ujar Bahlil.

Vale Sebelumnya Sebut Kuota Hanya 30 Persen dari Pengajuan

Persoalan kuota RKAB Vale sebelumnya mencuat pada awal 2026 ketika Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto meminta dukungan Komisi XII DPR RI terkait kuota perusahaan.

Bernardus menilai porsi kuota produksi yang disetujui pemerintah berisiko mengganggu kemampuan Vale memenuhi kebutuhan pasokan bijih.

Pasokan bijih tersebut dibutuhkan untuk tiga proyek yang menggunakan Teknologi Pelindian Asam Bertekanan Tinggi atau High Pressure Acid Leach (HPAL).

Vale saat itu telah memperoleh persetujuan RKAB, tetapi volume produksi yang diberikan dinilai belum sebanding dengan kebutuhan perusahaan untuk memenuhi komitmen pasokan bijih ke proyek hilirisasi.

Proyek hilirisasi tersebut berada di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

“Saat ini kami sudah memperoleh persetujuan RKAB. Namun demikian kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30 persen dari apa yang kami minta,” kata Bernardus.

Dengan demikian, pada awal 2026 Vale menyebut kuota yang diperoleh perusahaan hanya sekitar 30 persen dari jumlah yang diajukan.

Vale Siapkan Pasokan Bijih untuk Smelter

Masa pengajuan revisi RKAB berlangsung pada 1–31 Juli 2026.

Setelah periode tersebut berakhir, Vale menyampaikan perkembangan kesiapan pasokan bijih dalam temu media pada Agustus 2026.

Budiawansyah, yang ketika itu menjabat Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale, mengatakan perusahaan telah menyiapkan pasokan bijih untuk memenuhi kebutuhan smelter perseroan.

Vale juga berencana memanfaatkan secara maksimal kuota produksi yang telah diberikan pemerintah pada awal tahun untuk mendukung operasional smelter.

Pemerintah kini akan menindaklanjuti revisi RKAB dan permintaan tambahan kuota produksi Vale dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026