Pantau - Civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi teladan dalam etika serta praktik kenegarawan.
Jokowi diminta tak memanfaatkan lembaga kepresidenan dalam pemenuhan kepentingan politik kelularga dengan cara berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Desakan tersebut diungkapkan melalui sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawan' dan di dalamnya merinci beberapa tuntutan lain terhadap Jokowi dan pemerintahannya.
Sikap 'Indonesia Darurat Kenegawarawan' ini langsung dibacakan Rektor UII, Prof. Fathul Wahid yang menyoroti perkembangan politik belakangan ini dinilai memamerkan penyelewengan kewenangan tanpa rasa malu, hingga kekuasaan untuk kepentingan politik praktis segelintir kelompok dengan mengerahkan sumber daya negara.
"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujar Fathul.
"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," sambungnya.
Civitas akademik UII juga menyinggung proses pengambilan keputusan yang sarat intervensi politik. Terbukti keputusan tersebut melanggar etika yang ujungnya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) diberhentikan.
UII menilai, fenomena politik tersebut makin mengemuka ketika Jokowi menuturkan, presiden boleh berkampanye dan berpihak yang mengakibatkan ketidaknetralan institusi.
"Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu," bunyi pernyataan sikap itu.
Civitas akademik UII juga melihat menguatnya indikasi pergerakan aparatur negara demi memenuhi kepentingan dukung-mendukung terhadap pasangan capres-cawapres tertentu yang melanggar hukum, termasuk konstitusi.
"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," kata Fathul.
UII juga menyampaikan sederet tuntutan, berikut bunyinya:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
3. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
4. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
6. Meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
"Kami berharap bahwa kawan-kawan kampus yang lain juga menyerukan hal yang sam. Bukan apa-apa, ini adalah tanggungjawab anak bangsa dan kampus, karena selama ini diharapkan menjadi pengawal dari nurani bangsa Indonesia," ujar Prof. Fathul menambahkan seruannya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
