Pantau - Wali Kota Medan Bobby Nasution merespons sejumlah civitas akademika d Indonesia mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bobby bilang, segudang kritikan yang menyasar mertuanya adalah hal biasa dan sah-sah saja jika kampus mengkritik pemerintah.
"Kampus itu tentunya salah satu lembaga pentahelix yang kita gunakan untuk pembangunan. Tentunya peran kampus untuk memberi peran secara langsung baik di lapangan, ilmu pada sumber daya manusia kita, anak-anak kita itu sangat perlu. Hari ini, kalau bilang bersuara, memberikan pandangan, ya, silakan, enggak ada salahnya saya rasa memberikan saran," kata Bobby usai acara Ground Breaking Stadion Teladan Medan, Selasa (6/2/2024).
Bobby menyebut, kritikan terhadap mertuanya itu merupakan sebuah masukan. Bobby lalu mewanti-wanti agar kritikan tersebut jangan hanya dalam urusan berpolitik, namun juga dalam hal lainnya.
"Ya, memberi masukan, yang pasti tentunya masukan yang diberikan harus konsisten, harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya urusan politik tapi juga urusan yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Universitas Sumatra Utara (USU) mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. USU merupakan satu dari sekian banyak perguruan tinggi yang mengkritik pemerintah melalui petisinya.
"Kami dari sebagian guru besar USU, sebagian alumni USU, sebagian dari mahasiswa, dan sebagian dosen sangat prihatin atas keadaan sekarang ini," kata salah seorang guru besar USU, Prof Ningrum Natasya Sirait, Senin (5/2/2024).
"Oleh sebab itu, kami menyatakan melakukan gerakan moral, menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Bahwa akhir-akhir kami melihat keresahan di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.
Ningrum menyebut, USU melihat fenomena rusaknya nilai-nilai etika dan perilaku dalam sistem perpolitikan berbangsa dan bernegara. Maka, demi menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara hingga terpeliharanya situasi tertib, aman, dan damai dalam Pemilu 2024, civitas akademika USU menyampaokan beberapa hal, antara lain:
1. Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
3. TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
- Penulis :
- Khalied Malvino
