Pantau - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan penentuan ambang batas parlemen harus melalui dialog politik dan kajian mendalam, bukan ditetapkan secara sepihak.
Hasto menegaskan bahwa "Berapa angka yang ideal, itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian, mengingat era reformasi telah menghasilkan beberapa kali pemilu sehingga preferensi rakyat terhadap partai politik seharusnya semakin solid,".
Dialog dilakukan dengan berbagai partai politik, termasuk partai nonparlemen.
Setiap partai memiliki kepentingan berbeda terkait besaran ambang batas parlemen.
Penentuan angka tersebut dinilai perlu mempertimbangkan dinamika demokrasi pascareformasi.
Setelah era reformasi, Indonesia menjalankan pemilu secara rutin setiap lima tahun.
Pada awal reformasi, pemilu diikuti oleh 48 partai politik.
Dalam sistem presidensial, efektivitas pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan utama.
Ambang batas parlemen berfungsi sebagai instrumen demokrasi untuk menentukan partai yang masuk ke parlemen.
Mekanisme ini ditentukan oleh pilihan rakyat, bukan kekuasaan.
Ambang batas tersebut juga meningkat secara bertahap untuk mendorong konsolidasi partai politik.
Besaran angka ideal ambang batas parlemen masih akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Hasto menegaskan bahwa "PDI Perjuangan berdialog dengan partai-partai lain, termasuk partai nonparlemen yang juga memiliki hak atas eksistensinya,".
Hasil dialog diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama terkait ambang batas parlemen.
- Penulis :
- Gerry Eka
