
Pantau - Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jawa Timur mengeluhkan minimnya dukungan operasional dari Federasi Futsal Indonesia (FFI) selama dua tahun kepemimpinan Ketua Umum Michael Sianipar, di tengah banyaknya program pengembangan futsal yang harus dijalankan pengurus daerah.
Ketua AFP Jawa Timur, Arief Anton Sujarwo, menyebut pihaknya tidak menerima bantuan operasional dari FFI selama periode tersebut meskipun tetap menjalankan berbagai agenda yang ditetapkan pengurus pusat.
Dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin (16/11/2026), Arief juga menyoroti kurangnya perhatian pengurus pusat terhadap pelaksanaan kegiatan futsal di daerah.
"Dalam masa kepemimpinan (Michael Sianipar sebagai Ketua Umum FFI) dua tahun ini, (dukungan untuk operasional bagi) kami yang di daerah nol. Kami justru diminta menjalankan banyak program, bahkan atensi dalam hal ini bantuan secara moral, mereka nggak ada," kata Arief.
Keluhan tersebut muncul di tengah desakan sejumlah anggota FFI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai langkah mengevaluasi kepengurusan federasi.
AFP Jawa Timur Sebut Beban Program Tinggi Tanpa Bantuan Operasional
Arief menjelaskan bahwa pengurus futsal di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan berbagai program pembinaan dan kompetisi.
Program tersebut mencakup penyelenggaraan Liga Futsal Nusantara hingga pelaksanaan seleksi pemain untuk Tim Nasional Futsal Indonesia.
Menurutnya, kegiatan tersebut membutuhkan dukungan operasional agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
Namun, Arief mengaku AFP Jawa Timur tidak memperoleh bantuan anggaran dari FFI selama dua tahun terakhir.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan periode kepengurusan sebelumnya yang disebut rutin mengalokasikan anggaran tahunan kepada asosiasi futsal provinsi.
Arief menyatakan bahwa pemberian bantuan tersebut sebelumnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab federasi pusat terhadap pengembangan futsal di daerah.
"Tapi ke bawahnya karena terhambat sekjen pada waktu itu, akhirnya ketua sebelumnya mengusulkan Michael menjadi ketua. Waktu itu narasinya supaya anggaran ini tersampaikan kepada anggota secara utuh tanpa ada melenceng ke mana pun," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Arief ketika menjelaskan harapan terhadap penyaluran anggaran kepada anggota pada masa pergantian kepemimpinan FFI.
Pengurus FFI Disebut Tidak Hadir Saat Program Daerah Berjalan
Selain menyoroti persoalan bantuan operasional, Arief juga mengeluhkan minimnya keterlibatan pengurus pusat dalam kegiatan yang diselenggarakan AFP Jawa Timur.
Menurutnya, selama dua tahun terakhir, FFI lebih banyak meminta asosiasi daerah menyusun dan menjalankan program.
Arief menyebut pengurus pusat bahkan tidak hadir ketika sejumlah program yang diminta tersebut dilaksanakan.
Kondisi itu dinilainya menunjukkan kurangnya perhatian federasi terhadap kebutuhan dan aktivitas pengembangan futsal di tingkat provinsi.
"Ini yang kami sayangkan, berarti artinya nggak ada perhatian sama sekali dari kepengurusan mereka terhadap AFP," katanya.
Arief menilai hubungan antara pengurus pusat dan asosiasi daerah perlu mendapat perhatian karena AFP menjalankan berbagai kegiatan pembinaan futsal.
Keluhan mengenai dukungan operasional dan keterlibatan pengurus pusat tersebut menjadi bagian dari persoalan yang disuarakan sejumlah anggota federasi.
Sebanyak 40 Pemegang Hak Suara FFI Ajukan Kongres Luar Biasa ke PSSI
Minimnya dukungan FFI terhadap asosiasi daerah menjadi salah satu alasan munculnya desakan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
Sebanyak 40 pemegang hak suara FFI telah menyerahkan surat permohonan KLB kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Jakarta pada Jumat (13/11/2026).
Para pemegang hak suara tersebut terdiri atas sembilan klub Liga Futsal Profesional atau Pro Futsal League (PFL), enam klub Liga Futsal Profesional Wanita atau WPFL, serta 25 asosiasi futsal provinsi.
Pengajuan surat tersebut menjadi langkah resmi para pemegang hak suara dalam menyampaikan permintaan penyelenggaraan kongres kepada PSSI.
AFP Jawa Timur termasuk pihak yang menyuarakan persoalan minimnya dukungan federasi pusat terhadap pelaksanaan program futsal di daerah.
Desakan KLB tersebut muncul ketika FFI masih berada di bawah kepemimpinan Michael Sianipar.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, para pemegang hak suara telah mengajukan permohonan KLB kepada PSSI, sementara keputusan mengenai penyelenggaraannya belum disebutkan dalam informasi yang tersedia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




