
Pantau - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi mengajukan keberatan terhadap keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)/FFI karena menilai keputusan tersebut memiliki lima persoalan formil dan materiil.
Keberatan tersebut diajukan atas Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 mengenai penunjukan pelaksana tugas ketua umum organisasi futsal nasional.
Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki dasar hukum untuk menjalankan organisasi.
Berdasarkan keterangan resmi FFI yang dikutip pada Senin (16/11/2026), Michael menyatakan kepengurusannya memperoleh mandat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024.
FFI juga merujuk Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025 serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026 sebagai dasar legalitas kepengurusannya.
Surat keberatan resmi tersebut turut ditembuskan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
FFI Sebut PSSI Melampaui Kewenangan dalam Penunjukan Plt Ketua Umum
FFI menyampaikan lima alasan keberatan terhadap penerbitan keputusan PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Alasan pertama adalah dugaan pelampauan kewenangan karena FFI menilai pemilihan dan pemberhentian ketua umum merupakan hak Kongres FFI.
FFI mendasarkan pandangan tersebut pada Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025 yang mengatur kewenangan kongres dalam kepengurusan organisasi.
Menurut FFI, ketentuan mengenai penunjukan pelaksana tugas dalam Peraturan Organisasi PSSI 2025 hanya berlaku untuk PSSI tingkat provinsi yang masa kepengurusannya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan.
FFI menilai ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan terhadap kepengurusan federasi futsal yang masih memiliki masa jabatan hingga 2028.
Alasan kedua berkaitan dengan dugaan pengabaian rekomendasi PSSI sendiri mengenai kewenangan Kongres FFI dalam mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
FFI Klaim AD/ART Telah Disahkan Mayoritas Pemilik Suara
FFI menyatakan mekanisme pemberhentian ketua umum melalui KLB telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI 2026.
Aturan tersebut disebut telah disahkan dalam Kongres FFI pada 12 Mei 2026 berdasarkan rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026.
Menurut FFI, pengesahan AD/ART tersebut mendapat dukungan dari peserta kongres yang dihadiri 54 dari 60 anggota terdaftar atau 90 persen dari keseluruhan anggota.
FFI juga menyebut AD/ART organisasinya telah tercatat di Kementerian Hukum dan menjadi dasar pengaturan internal organisasi.
Atas dasar tersebut, FFI mempertanyakan penerbitan keputusan PSSI yang dinilai tidak sejalan dengan mekanisme organisasi yang sebelumnya telah direkomendasikan.
Michael Sianipar Persoalkan Prosedur dan Hak Membela Diri
Alasan ketiga keberatan FFI berkaitan dengan dugaan tidak dipenuhinya prosedur organisasi sebelum keputusan penunjukan pelaksana tugas diterbitkan.
FFI menyatakan keputusan PSSI tidak menjelaskan pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian kepengurusan.
Organisasi tersebut juga mempersoalkan tidak adanya tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat 4 ART FFI.
Selain itu, FFI menilai hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025 tidak diberikan.
Alasan keempat berkaitan dengan dugaan ketidakcermatan hukum dalam penyusunan keputusan PSSI.
FFI menyebut bagian pertimbangan keputusan tidak mencantumkan rujukan pasal secara spesifik.
FFI juga mempersoalkan diktum ketiga yang mencabut keputusan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tanpa menyertakan nomor dan tanggal dokumen yang dimaksud.
Menurut FFI, dokumen penetapan yang disebut dalam keputusan tersebut bahkan tidak pernah diterima oleh organisasinya.
Seluruh persoalan itu merupakan keberatan yang disampaikan FFI dan belum menjadi kesimpulan hukum yang ditetapkan melalui proses penyelesaian sengketa.
FFI Pertanyakan Perbedaan Jumlah Dukungan untuk KLB
Alasan kelima yang disampaikan FFI menyangkut dugaan ketidaksesuaian jumlah dukungan terhadap permintaan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
FFI mempersoalkan klaim adanya 48 surat permohonan KLB yang terdiri atas 28 asosiasi futsal provinsi (AFP) dan 20 klub.
Jumlah tersebut dinilai berbeda dengan pernyataan pelaksana tugas pada 13 November 2026 yang menyebut dukungan dari 40 pemilik hak suara.
FFI menyoroti bahwa 40 suara merupakan batas minimal dua pertiga dari total 60 suara untuk mengajukan KLB.
Perbedaan angka tersebut membuat FFI meminta kejelasan mengenai keberadaan, keabsahan, dan verifikasi dokumen permohonan kongres.
FFI juga menyampaikan dugaan adanya tekanan dari oknum anggota Komite Eksekutif PSSI terhadap asosiasi futsal provinsi.
Namun, dugaan tersebut masih merupakan klaim FFI yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Michael Tegaskan FFI Tidak Menolak Kongres Luar Biasa
Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan KLB apabila permintaan tersebut memenuhi ketentuan organisasi.
Menurutnya, FFI bersedia menyelenggarakan kongres apabila dokumen permohonan diserahkan secara resmi dan terbukti mendapat dukungan sedikitnya dua pertiga pemilik hak suara.
Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat 1 Statuta PSSI 2025.
Michael menyatakan FFI akan memanggil dan menyelenggarakan KLB apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.
Dengan pengajuan keberatan resmi ini, FFI meminta agar persoalan kepengurusan diselesaikan berdasarkan statuta dan aturan organisasi yang berlaku.
Hingga keterangan FFI disampaikan pada Senin (16/11/2026), belum terdapat tanggapan PSSI atas lima poin keberatan tersebut dalam informasi yang dipublikasikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan




