Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang tepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin dinamis agar tidak memunculkan krisis etika dan akuntabilitas.
Nezar mengatakan tantangan AI saat ini tidak hanya berasal dari kemampuan teknologinya, tetapi juga dari kesenjangan antara laju inovasi dengan kemampuan regulasi dalam mengimbanginya.
Ia mengungkapkan, "Tantangannya bukan semata-mata berasal dari kemampuan AI, melainkan dari kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kemampuan tata kelola untuk mengimbanginya. Kondisi itu berpotensi memunculkan krisis etika dan akuntabilitas apabila tidak diantisipasi sejak dini."
Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Nasional
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai landasan pengembangan AI di Indonesia.
Regulasi tersebut dirancang untuk mendorong inovasi sekaligus memastikan pengembangan AI berlangsung secara aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nezar menjelaskan pilar pertama dalam regulasi tersebut adalah Human-Centered AI yang menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.
Ia mengatakan, "Pilar pertama yang disiapkan pemerintah adalah Human-Centered AI atau AI yang berpusat pada manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa AI harus memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikannya."
Terapkan Tata Kelola Berbasis Risiko
Pemerintah juga akan menerapkan tata kelola berbasis risiko dengan mewajibkan sistem AI berisiko tinggi menjalani penilaian sejak tahap perancangan.
Selain itu, pengembang AI diwajibkan menerapkan transparansi melalui pengungkapan model AI, pemberitahuan kepada pengguna, serta pelabelan yang jelas terhadap konten hasil AI.
Nezar mengungkapkan, "Untuk sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan keuangan, mitigasi risiko akan disusun sesuai karakteristik masing-masing sektor."
Pemerintah menilai penerapan pilar-pilar tersebut dapat menjaga keseimbangan antara pengembangan inovasi AI dan perlindungan kepentingan publik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
