Pantau - RMIT University Australia bersama BINUS University mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu penerapan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan berkelanjutan di Indonesia.
Direktur RMIT Indonesia Tantia Dian Permata Indah mengatakan pengadaan perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung transisi keberlanjutan Indonesia karena nilai belanja pemerintah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.
"Keberlanjutan menjadi nyata melalui keputusan sehari-hari: apa yang dibeli organisasi, dengan siapa mereka bekerja, standar apa yang harus dipenuhi vendor, dan bagaimana kinerjanya diukur," ujarnya.
RMIT ingin membantu lembaga di Indonesia menggunakan data dan AI secara bertanggung jawab agar proses pengambilan keputusan dalam pengadaan menjadi lebih transparan dan berkelanjutan.
AI Digunakan untuk Analisis Data Pengadaan
Pemanfaatan AI dinilai dapat mempercepat proses evaluasi dan analisis data keberlanjutan, tetapi penerapannya tetap membutuhkan pengawasan manusia agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan agregasi data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total rencana umum pengadaan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025 mencapai sekitar Rp1.193,6 triliun.
Besarnya anggaran tersebut membuat keputusan mengenai barang dan jasa, pemilihan vendor, serta penerapan standar pengadaan berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian, masyarakat, dan lingkungan.
Perubahan praktik pengadaan juga dinilai dapat berdampak terhadap lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
RMIT dan BINUS Kembangkan Penilaian Berbasis AI
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Sustainable Procurement Disclosure Index (SPDI) untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan praktik pengadaan berkelanjutan.
Kerangka SPDI menggunakan sejumlah indikator yang mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI).
BINUS menjadi salah satu mitra RMIT untuk memperluas penerapan indeks tersebut di kawasan Asia-Pasifik, termasuk melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Kolaborasi tersebut pada 2026 menghasilkan dataset yang membandingkan penilaian manusia dan AI terhadap praktik pengadaan berkelanjutan pada 99 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Penilaian menggunakan 33 indikator SPDI yang mencakup tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol mengatakan kerja sama tersebut penting agar kerangka keberlanjutan global dapat diterapkan sesuai kondisi Indonesia.
"Dengan memadukan riset dan keahlian internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini dapat membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik pengadaan yang nyata dan terukur," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
