Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan efisiensi anggaran yang berlangsung di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tidak mengganggu pencapaian target kinerja sektor digital.
“Ada tren yang menunjukkan upaya efisiensi yang kuat, namun insyaallah nanti pencapaiannya tidak terganggu,” ujar Meutya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta dan dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).
Meutya juga menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, alokasi anggaran kementerian menunjukkan adanya pengetatan belanja dalam beberapa tahun terakhir.
Anggaran Kemkomdigi Turun, Penyerapan Ditargetkan 95 Persen
Anggaran kementerian yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat sebesar Rp15,8 triliun pada 2023 dan meningkat menjadi Rp19,6 triliun pada 2024.
Alokasi anggaran kemudian turun menjadi Rp11 triliun pada 2025 dan Rp10 triliun pada 2026, sedangkan pagu anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp11,52 triliun.
Di tengah pengetatan tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar 89,84 persen pada 2023, meningkat menjadi 92,65 persen pada 2024, dan mencapai 94,95 persen pada 2025.
Penyerapan anggaran 2026 hingga 28 Agustus telah mencapai 60,49 persen dengan target realisasi akhir tahun sekitar 95 persen.
Kemkomdigi juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26,52 triliun pada 2023, Rp30,68 triliun pada 2024, dan Rp29,3 triliun pada 2025.
Setoran PNBP pada 2026 telah mencapai Rp16,8 triliun dan diproyeksikan menembus Rp26 triliun dari target Rp25,65 triliun.
Kemkomdigi Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menjelaskan pagu anggaran kementerian pada 2027 secara terperinci mencapai Rp11,517 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk program penguatan infrastruktur digital sebesar Rp6,47 triliun, ekosistem dan ruang digital Rp2,958 triliun termasuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN), komunikasi publik dan media Rp20 miliar, serta dukungan manajemen Rp2 triliun.
Kemkomdigi telah menyusun kebutuhan riil anggaran 2027 sebesar Rp14,753 triliun untuk mendukung program prioritas nasional dan pemerataan infrastruktur.
Usulan tersebut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun dari pagu yang tersedia.
Tambahan anggaran juga ditujukan untuk mendukung operasional lembaga kuasi publik, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers.
- Penulis :
- Aditya Yohan
