HOME  ⁄  Teknologi & Sains

Pakar NUS Ingatkan Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi Hadapi AI agar Bonus Demografi Tak Berubah Jadi Beban

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pakar NUS Ingatkan Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi Hadapi AI agar Bonus Demografi Tak Berubah Jadi Beban
Foto: (Sumber :Dosen di Departemen Keuangan NUS Business School Prof. Johan Sulaeman (kanan) dan Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Low Tuck Kwong di Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Real Estate NUS Business School Prof. Sumit Agarwal (kiri) menjawab pertanyaan dalam diskusi bersama media di NUS Business School, Singapura, Rabu (7/10/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa).)

Pantau - Pakar dari National University of Singapore (NUS) Business School, Profesor Johan Sulaeman, mengingatkan pemerintah Indonesia agar segera menyiapkan strategi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berpotensi memengaruhi pasar tenaga kerja dan mengancam manfaat bonus demografi.

Johan menilai perkembangan AI harus diantisipasi melalui kebijakan ketenagakerjaan, penguatan pendidikan, serta pelatihan keterampilan agar jumlah penduduk usia produktif yang besar tidak justru menjadi beban demografi akibat terbatasnya lapangan pekerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Johan dalam diskusi bersama media di NUS Business School, Singapura, Rabu (7/10/2026).

“Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak sekadar antusias terhadap artificial intelligent (AI), tetapi juga tidak perlu takut terhadap AI. Namun, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja,” kata Johan.

Bonus Demografi Indonesia Terancam Jika AI Menggantikan Tenaga Kerja

Johan menjelaskan bahwa besarnya bonus demografi Indonesia harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat.

Menurutnya, jumlah penduduk usia produktif yang besar hanya akan memberikan manfaat ekonomi apabila mereka memiliki kesempatan bekerja dan berkontribusi terhadap kegiatan produktif.

Sebaliknya, tingginya jumlah penduduk yang tidak memperoleh pekerjaan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Perkembangan AI dinilai menghadirkan dua kemungkinan bagi dunia ketenagakerjaan, yakni meningkatkan produktivitas pekerja atau menggantikan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.

Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi generasi muda yang baru memasuki pasar kerja karena mereka menghadapi ketidakpastian mengenai ketersediaan pekerjaan pada masa mendatang.

Johan menilai pengembangan AI seharusnya diarahkan untuk membantu manusia meningkatkan kemampuan dan produktivitas, bukan semata-mata menggantikan peran tenaga kerja.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai pro-human AI, yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan manusia.

“Namun, kecepatan perkembangan AI saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin sulit mencapai tahap AI yang benar-benar berorientasi pada manusia tersebut, karena AI berkembang begitu cepat yang justru akan berusaha menggantikan kita. Itulah yang menjadi kekhawatiran,” kata Johan.

Johan yang juga menjabat Direktur Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) NUS menyebut negara seperti Indonesia dan India menghadapi tantangan besar karena kesiapan angkatan kerjanya belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi.

Pendidikan dan Pelatihan AI Dinilai Penting bagi Generasi Muda

Untuk menghadapi perubahan tersebut, Johan menekankan pentingnya penguatan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda Indonesia.

Pendidikan tidak hanya perlu memperkenalkan teknologi AI, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan menggunakan teknologi tersebut secara efektif.

Selain memahami manfaatnya, calon tenaga kerja juga harus mengetahui keterbatasan AI agar mampu menentukan penggunaan teknologi yang tepat dalam berbagai bidang pekerjaan.

Persiapan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan kebutuhan industri akibat perkembangan teknologi.

Sementara itu, Profesor Pemegang Gelar Kehormatan Low Tuck Kwong di Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Real Estate NUS Business School, Profesor Sumit Agarwal, menyampaikan bahwa dampak AI terhadap ketenagakerjaan masih menjadi perdebatan di berbagai negara.

Menurut Sumit, bahkan Amerika Serikat belum mencapai kesepakatan mengenai peran pemerintah, bentuk regulasi, serta pengaruh AI terhadap penciptaan maupun pengurangan lapangan pekerjaan.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan AI memiliki karakteristik berbeda dibandingkan teknologi serbaguna pada masa lalu, seperti internet dan listrik.

“AI justru dapat berkembang dengan sendirinya, dan karena itulah kita belum sepenuhnya memahami seberapa berbahayanya AI dalam menggantikan pekerjaan,” kata Sumit.

Sumit menilai perguruan tinggi perlu mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja agar mereka tetap memiliki peluang mendapatkan pekerjaan.

Selain sektor pendidikan, dunia industri juga perlu mendapatkan dukungan untuk memanfaatkan AI dalam meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

Dengan demikian, manfaat penggunaan AI diharapkan dapat dirasakan oleh pekerja, mahasiswa, dan pelaku usaha.

Regulasi AI Bersama ASEAN Dinilai Sulit Diterapkan

Dalam pembahasan mengenai kebijakan regional, Johan menilai pembentukan kerangka regulasi AI bersama di kawasan Asia Tenggara akan menghadapi tantangan besar.

Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara ASEAN menjadi salah satu hambatan utama dalam menyusun aturan yang dapat diterapkan secara seragam.

Menurutnya, kebijakan yang sesuai dengan kondisi Singapura belum tentu dapat diterapkan dengan pendekatan serupa di Indonesia, Laos, maupun Kamboja.

“Perbedaan tingkat pembangunan tersebut membuat kita akan sangat sulit mencapai kesepakatan,” kata Johan.

Ia juga menyampaikan keraguan terhadap kemungkinan ASEAN mencapai kesepakatan bersama yang mencakup isu keberlanjutan, pembangunan manusia, dan pengembangan teknologi AI.

Johan menilai setiap negara memiliki kebutuhan pembangunan ekonomi yang berbeda sehingga kebijakan terkait teknologi harus mempertimbangkan kondisi masing-masing.

Meski demikian, ia mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan dialog dan pertukaran pandangan mengenai dampak AI terhadap perekonomian dan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama bilateral antardua negara berpotensi lebih mudah diwujudkan dibandingkan pembentukan regulasi tunggal yang berlaku di seluruh kawasan ASEAN.

Melalui pendekatan tersebut, negara-negara di kawasan diharapkan dapat saling memahami tantangan perkembangan AI sekaligus mencari strategi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masing-masing.

Bagi Indonesia, kesiapan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan menjadi perhatian penting agar perkembangan AI dapat mendukung produktivitas tanpa mengabaikan kebutuhan lapangan pekerjaan masyarakat.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026