Pantau Flash
DPR RI Setujui Perppu Pilkada Menjadi Undang-Undang
Putar Ekonomi Dalam Negeri, Pertamina Gandeng 3 BUMN
OMG! Utang Garuda Indonesia Capai Rp31,9 Triliun
Peserta UTBK SBMPTN Bersuhu Tubuh di Atas 37,5 Derajat Tak Boleh Ikut Ujian
Presiden Jokowi Optimistis Defisit Anggaran Dapat Menyusut di 2023

Bertahun-tahun Buron, Djoko Tjandra Bisa Masuk Indonesia Bikin JA Heran

Bertahun-tahun Buron, Djoko Tjandra Bisa Masuk Indonesia Bikin JA Heran Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin (Foto: Antara)

Pantau.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin heran terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang telah buron bertahun-tahun bisa datang ke Indonesia pada 8 Juni 2020.

"Djoko Chandra datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK)-nya," ujar Jaksa Agung dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Burhanuddin mengakui informasi itu baru diketahuinya, sehingga setelah mendapat informasi tersebut, ia langsung mengklarifikasinya kepada Pengadilan setempat. "Saya menanyakan kepada Pengadilan bahwa (PK) itu didaftarkan di bagian Pelayanan Terpadu. Jadi tidak secara identitasnya terkontrol," kata Burhanuddin.

Baca juga: BPK Akan Laporkan Benny Tjokro karena Diduga Melindungi Bakrie Group

Burhanuddin menambahkan bahwa berdasarkan informasi, Djoko Tjandra akan mengajukan persidangan PK Senin (29/6/2020) ini. Namun, ia tidak tahu pasti apakah yang bersangkutan datang ke persidangannya pada hari ini.

Ia mengakui bahwa kelolosan informasi ini adalah bagian kekurangan kemampuan deteksi intelijen di bawah Kejaksaan Agung. Sehingga kurang sigap mengantisipasi kedatangan terpidana yang sudah lama buron tersebut. Namun ia heran mengapa terpidana bisa masuk ke Indonesia padahal menurut aturan pencekalan, dia tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Bahwa dia bisa masuk, pikiran kami adalah, dia ini sudah terpidana. Pencekalan ini saja tersangka, ada batas waktunya untuk kepastian hukum. Tapi kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus-menerus dan berlaku sampai tertangkap," kata Burhanuddin.

Baca juga: Catat! Ini Janji Pemerintah kepada Seluruh Pekerja Migran Indonesia

​​​​Ia menilai ada persoalan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, namun dirinya tidak ingin menyalahkan lembaga di bawah Kemenkumham tersebut.

"Mohon izin, kami juga tidak menyalahkan siapa. Tetapi ini pemikiran yuridis kami bahwa pencekalan kalau untuk terpidana, artinya tidak ada batas waktunya sampai dia tertangkap," kata Burhanuddin.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: