Pantau - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menggelar sidang etik terhadap peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanudin (APH). Sidang yang digelar hari ini Rabu (26/4/2023) terkait komentar ancaman 'halalkan darah semua Muhammadiyah'.
Andi sendiri diketahui sudah meminta maaf, namun sidang etik ASN Andi tetap akan digelar dan akan dilanjutkan dengan sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final.
"Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021," kata Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, kepada wartawan, Selasa (25/4/2023).
Lebih lanjut, BRIN juga meminta maaf khususnya kepada warga Muhammadiyah atas komentar ancaman yang dilontarkan Andi. Diimbau juga kepada periset di BRIN untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
"BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah, atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan," ujar Handoko.
Sementara, Plt Sekretaris Utama, Nur Tri Aries Suestiningtyas, mengatakan bahwa sidang etik tersebut akan digelar secara tertutup.
"Sidang tertutup," kata Nur.
Komentar Andi terkait Muhammadiyah
Andi Pangerang melontarkan pernyataan kontroversial terkait Muhammadiyah dan perbedaan perayaan hari Idulfitri tahun ini. Bahkan, ia mengaku akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah.
Berikut sejumlah tangkapan layar berisi komentar Andi yang diunggah oleh Rektor Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod melalui akun Twitternya @mamunmurod_. Terlihat Andi Pangerang menyampaikan pernyataan bernada keras.
“Kalian Muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan…,” katanya.
“Saya tak segan-segan membungkam kalian Muhammadiyah yang masih egosentris. Sudah disentil sama Pak Thomas, Pak Marufin dkk kok masih nggak mempan,” lanjutnya.
“Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian!” kata dia lagi.
Sementara itu, peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, juga menyampaikan pernyataan bernada negatif soal perbedaan hari lebaran antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Ia menyebut Muhammadiyah tidak taat tapi masih minta difasilitasi.
“Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat salat id. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” katanya.
Terkait hal ini, Thomas menyampaikan komentar-komentar itu ada di akun Facebooknya. Ia juga menyampaikan soal dalil surat An Nisa ayat 59 yang berbunyi ‘Taatlah kepada Allah, rasul, dan Ulil Amri’.
“Ulil Amri itu mestinya pemerintah. Nah di situ banyak sekali komentar. Satu lagi terkait dengan Fatwa MUI No 2/2004 soal wajibnya umat Islam Indonesia mengikuti keputusan pemerintah. Di situ juga banyak komentar,” kata dia.
Namun, ia tidak tahu pernyataan mana yang dikomentari oleh Andi. Dia mengatakan Andi tengah terlibat perdebatan Ahmad Fauzan.
“Saya cari lagi di kolom komentar, saya sudah tidak menemukan, mungkin sudah dihapus. Entah memperdebatkan apa, ya tapi terkait soal perbedaan itu sih. Saya tanya lagi ke Andi, itu komentar asalnya apa sih. Dia juga sudah lupa, dan ketika dicari lagi sudah tidak ada. Siapa yang menghapus juga belum tahu,” katanya.
Terlepas dari itu, Thomas sudah menegur Andi. Menurutnya, pernyataan itu berlebihan.
“Terus dia menyatakan dia menyesal dan dia menulis surat permintaan maaf,” tuturnya.
Andi sendiri diketahui sudah meminta maaf, namun sidang etik ASN Andi tetap akan digelar dan akan dilanjutkan dengan sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final.
"Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021," kata Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, kepada wartawan, Selasa (25/4/2023).
Lebih lanjut, BRIN juga meminta maaf khususnya kepada warga Muhammadiyah atas komentar ancaman yang dilontarkan Andi. Diimbau juga kepada periset di BRIN untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
"BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah, atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan," ujar Handoko.
Sementara, Plt Sekretaris Utama, Nur Tri Aries Suestiningtyas, mengatakan bahwa sidang etik tersebut akan digelar secara tertutup.
"Sidang tertutup," kata Nur.
Komentar Andi terkait Muhammadiyah
Andi Pangerang melontarkan pernyataan kontroversial terkait Muhammadiyah dan perbedaan perayaan hari Idulfitri tahun ini. Bahkan, ia mengaku akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah.
Berikut sejumlah tangkapan layar berisi komentar Andi yang diunggah oleh Rektor Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod melalui akun Twitternya @mamunmurod_. Terlihat Andi Pangerang menyampaikan pernyataan bernada keras.
“Kalian Muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan…,” katanya.
“Saya tak segan-segan membungkam kalian Muhammadiyah yang masih egosentris. Sudah disentil sama Pak Thomas, Pak Marufin dkk kok masih nggak mempan,” lanjutnya.
“Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian!” kata dia lagi.
Sementara itu, peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, juga menyampaikan pernyataan bernada negatif soal perbedaan hari lebaran antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Ia menyebut Muhammadiyah tidak taat tapi masih minta difasilitasi.
“Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat salat id. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” katanya.
Terkait hal ini, Thomas menyampaikan komentar-komentar itu ada di akun Facebooknya. Ia juga menyampaikan soal dalil surat An Nisa ayat 59 yang berbunyi ‘Taatlah kepada Allah, rasul, dan Ulil Amri’.
“Ulil Amri itu mestinya pemerintah. Nah di situ banyak sekali komentar. Satu lagi terkait dengan Fatwa MUI No 2/2004 soal wajibnya umat Islam Indonesia mengikuti keputusan pemerintah. Di situ juga banyak komentar,” kata dia.
Namun, ia tidak tahu pernyataan mana yang dikomentari oleh Andi. Dia mengatakan Andi tengah terlibat perdebatan Ahmad Fauzan.
“Saya cari lagi di kolom komentar, saya sudah tidak menemukan, mungkin sudah dihapus. Entah memperdebatkan apa, ya tapi terkait soal perbedaan itu sih. Saya tanya lagi ke Andi, itu komentar asalnya apa sih. Dia juga sudah lupa, dan ketika dicari lagi sudah tidak ada. Siapa yang menghapus juga belum tahu,” katanya.
Terlepas dari itu, Thomas sudah menegur Andi. Menurutnya, pernyataan itu berlebihan.
“Terus dia menyatakan dia menyesal dan dia menulis surat permintaan maaf,” tuturnya.
- Penulis :
- Firdha Rizki Amalia
