Pantau.com - Presiden RI Joko Widodo mengatakan, tanggung jawab pengadaan vaksin harus jelas ditentukan sejak dini. Sedangkan pengadaan vaksin COVID-19 gratis untuk rakyat akan menjadi urusan Menteri Kesehatan.
"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," ujarnya dalam Rapat Terbatas di Jakarta, Senin (19/10/2020).
Baca juga: Demi Cegah Hoaks, Menkominfo Sosialisasi Soal Vaksin COVID-19
Dengan penentuan tersebut, kata Jokowi, maka siapa yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin menjadi jelas. "Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujar dia.
Dalam Ratas tersebut Presiden juga meminta jajarannya memikirkan secara serius komunikasi kepada publik terkait vaksinasi. Dia tidak mau, komunikasi yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman publik dan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.
Baca juga: Agar Penuhi Standar, Biofarma: Program Vaksinasi Harus Dikawal
Sebelumnya, pemerintah berupaya menyediakan vaksin COVID-19 bagi seluruh penduduk dari tiga jalur, yakni pembelian dari China dan Inggris, jaminan pasokan vaksin dari organisasi internasional, dan produksi Vaksin Merah Putih di dalam negeri.
"Sambil menunggu vaksin Merah Putih yang diperkirakan baru akan siap pada awal 2022, kita manfaatkan kerja sama dengan China dan Inggris. Karena vaksin ini perlu dua kali suntik, maka kita perlu atur prioritas pemberian vaksin, kita prioritaskan dahulu pada tenaga kesehatan garda terdepan," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Jumat, 16 Oktober 2020.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
