Pantau Flash
Gedung Putih Pastikan Pilpres AS Tetap Digelar 3 November 2020
Ombudsman Soal Ganjil Genap: Waspadai Klaster Transportasi Publik
BPS: Inflasi Tahunan yang Terendah Sejak Mei 2000
Gibran Kantongi Dukungan Penuh Prabowo Subianto di Pilkada Solo
Update COVID-19 RI per 3 Agustus: 1.679 Kasus Baru, Total Positif 113.134

Ketua KPK Endus Ada Kepala Daerah Pakai Anggaran COVID-19 untuk Pilkada

Ketua KPK Endus Ada Kepala Daerah Pakai Anggaran COVID-19 untuk Pilkada Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Antara)

Pantau.com - Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan modus anggaran penanganan COVID-19 diselewengkan untuk kepentingan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

"Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan COVID-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Ia menyatakan, beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, mengajukan alokasi anggaran COVID-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.

Baca juga: Pakar Sebut KPK Era Firli Bahuri dalam Fase 'New Normal'

Selain itu, kata dia, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan COVID-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi. Hal tersebut terjadi karena kepala daerah itu sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju.

"Saya ingatkan, jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK. Terlebih dana penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun dari APBN maupun APBD adalah uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya," tuturnya.

KPK, lanjut Firli, juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat bersama-sama KPK turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan COVID-19 yang dilakukan penyelenggara negara baik di pusat maupun aparatur pemerintah khususnya kepala daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah.

Baca juga: Dewas KPK Klarifikasi MAKI Soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Firli

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, ia mengatakan masyarakat juga dapat mengakses aplikasi JAGA Bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK.

Ia mengungkapkan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK saat ini sudah ditindaklanjuti lembaganya. "Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan COVID-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu," ujar dia.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: