Pantau.com - Pengamat politik Universitas Jember Agung Purwanto mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebaiknya ditunda untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman virus korona yang trennya di Indonesia hingga kini tidak menunjukkan adanya penurunan kasus COVID-19.
"Keamanan umat dari ancaman wabah virus korona lebih penting karena mengancam nyawa, sedangkan rekrutmen pemimpin ada mekanisme alternatif yang juga sudah ada aturannya, sehingga tidak masalah menunda pilkada," katanya di Jember, Jawa Timur.
Ia memahami jika Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP menolak usulan banyak kalangan termasuk organisasi massa keagamaan terbesar seperti NU dan Muhammadiyah agar menunda pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 karena proses suksesi melalui pilkada bukanlah sekadar rutinitas prosedural pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi melainkan merupakan arena politik.
Baca juga: Sujiwo Tedjo: Gimana Pilkada Dimajukan? Lebih Konsisten dengan Kabinet Maju
"Di mana siapa akan mendapatkan apa. Itu tentang alokasi kekuasaan dan penundaan pilkada akan menempatkan pejabat kepala daerah setingkat di atasnya menentukan penjabat kepala daerah di level bawahnya," tuturnya.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada akan menjadi ajang politik yang bisa mengubah konstelasi politik di daerah, sehingga wajar para legislator menolak keras penundaan pilkada 2020.
"Kepemimpinan itu memang penting dalam ajaran Islam dan pilkada adalah sarana merekrut pemimpin umat di daerah, namun keamanan umat dari ancaman wabah virus corona lebih penting karena ini mengancam nyawa," ucap dosen FISIP Unej itu.
Ia menjelaskan memilih alternatif cara untuk mendapatkan pemimpin di daerah lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan pelaksanaan pilkada yang sangat jelas berpotensi menjadi klaster penularan virus korona.
Baca juga: Positif COVID-19 Betambah 4.071, Total Menjadi 252.923 Kasus
"Pelaksanaan pilkada akan sering melibatkan kerumunan massa, sehingga bisa dipahami bila NU dan Muhammadiyah serta kalangan lainnya mengusulkan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020," katanya.
Menurutnya bagi partai politik yang sudah berproses sesuai dengan konstitusi untuk mengusung bakal calon kepala daerah akan memilih politik dimana merupakan arena kekuasaan.
"Usulan NU dan Muhammadiyah serta banyak kalangan untuk menunda pilkada juga sudah prosedural dalam mengambil keputusan melalui perhitungan manfaat dan mudlaratnya, sehingga menyelamatkan banyak nyawa adalah prioritas yang sudah tepat," ujarnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
