Pantau Flash
Menteri PPPA Ungkap UU Ketenagakerjaan Tumpang Tindih Soal ASI 6 Bulan
Pemerintah Siapkan Pendanaan Vaksin COVID-19 Sebesar Rp5 Triliun
Bandung Buka Sekolah Tatap Muka Mulai 18 Agustus 2020
Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Maluku Utara
Menteri Edhy: Saya Bukan Menteri Kelautan dan Periklanan

Pengamat: Tutup Pasar Tradisional Bila Pedagang Tidak Mau Tes COVID-19

Pengamat: Tutup Pasar Tradisional Bila Pedagang Tidak Mau Tes COVID-19 Petugas penyemprot disinfektan berkeliling di kios pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam rangka mencegah penularan COVID-19, Rabu (17/6/2020). (ANTARA/HO-Pasar Kramat Jati)

Pantau.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Roy Valiant Salomo menyarankan pemerintah untuk menutup pasar tradisional apabila pedagangnya tidak mau melakukan tes cepat dan tes usap guna mencegah penyebaran COVID-19.

"Kalau tidak mau dicek atau diperiksa lebih baik pasarnya ditutup saja," kata dia saat dihubungi.

Ia menilai langkah tegas perlu dilakukan pemerintah terutama saat tenaga kesehatan ingin memeriksa para pedagang di pasar tradisional.

Baca juga: Pedagang Positif COVID-19, Pasar Tomang Barat Ditutup

Apalagi, kata dia, masih ada ditemukan pedagang yang menolak dan mengusir tenaga medis yang ingin melakukan tes COVID-19.

Jika tidak ada tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah maka dikhawatirkan pasar tradisional bisa menjadi sarang penularan baru di Tanah Air.

"Kalau tidak mau dites tinggal menunggu waktu saja sudah pasti jadi sarang penularan," ujarnya.

Meskipun demikian, ia menilai adanya penolakan dari masyarakat terutama para pedagang untuk dilakukan tes COVID-19 bisa disebabkan oleh beberapa hal di antaranya sosialisasi tentang bahaya atau ancaman penyakit tersebut belum begitu tersentuh ke masyarakat.

Baca juga: Satu Pedagang Positif COVID-19, Pasar Becek Pondok Labu Ditutup Sementara

Selain itu, hal tersebut juga bisa terjadi karena pemerintah dianggap terlalu kompromi dengan masyarakat dalam mengatasi COVID-19 sehingga kurang tegas.

"Pemerintah memang kasihan sama rakyatnya tapi harus ada juga sebuah prosedur aman yang harus dijalankan," katanya.

Terakhir ia mengingatkan sebelum melakukan tindakan yang tegas, pihak-pihak terkait perlu melakukan sosialisasi dengan cara persuasif kepada masyarakat sehingga dapat diterima.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: