Pantau.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu sering kali tergadaikan. Terutama dengan meluasnya jejaring juga merekam ketidaknetralan ASN dalam menjalankan pesta demokrasi.
Terkait hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah memberikan edaran soal netralitas ASN. Pihaknya mengaku akan mempertajam aturan yang nantinya juga membahas aspek platform digital.
"Oleh karena itu perlu kita lebih mempertajam lagi, aturan-aturan karena ini zaman digital sekarang, tentu sudah berubah jadi aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lembaga, itu masih konvensional," ujar Menteri PAN-RB, Syafruddin saat ditemui di kantornya, Kamis (18/4/2019).
Baca juga: Bapak-Ibu PNS! Fokus Layani Masyarakat Yuk, Nanti Kena Sanksi Lho....
Menurutnya, dengan keberadaan platform-platform digital saat ini maka regulasinya juga perlu dibenahi.
"Dengan adanya euforia sosial media yang begitu marak sekarang, tentu regulasinya harus kita perbaiki," katanya.
Menurutnya, aturan ini mungkin dilakukan melalui edaran resmi agar ASN tidak terjerumus dalam kontestasi politik. Ia menegaskan, ASN harus tetap fokus pada kepentingan negara.
Baca juga: Habis Ratusan Miliar di Pilpres, Saham Sandiaga Juga Anjlok 8 Persen
"Jadi agar kita memperbaiki regulasi, maupun semacam edaran atau apalah untuk supaya ASN kita itu tidak terjerumus di dalam suatu euforia sosial media, karena ini harus disikapi," katanya.
"Jadi itu musti hati-hati sebagai anak bangsa, bukan hanya ASN, kita kita semua apalagi anda semua yang muda-muda mesti hati-hati kita menyikapi itu. Karena kepentingan yang terbesar adalah merajuk kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
